Budairi, M. Fuad (2019) Implementasi pengawasan terhadap pengendalian usaha pertambangan galian golongan c Di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung: Studi pasal 23 peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 dan Hukum Islam. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
|
Text (Fulltext)
15220094.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview |
Abstract
INDONESIA
Maraknya pertambangan pasir ilegal dibeberapa daerah seperti Lumajang, Banyuwangi, Blitar dan Mojokerto adalah salah satu keresahan yang dihadapi dalam pertambangan pasir. Sekian banyaknya permasalahan pertambangan pasir ini menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 belum berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sungai Brantas kabupaten Tulungagung adalah salah satu sungai yang dijadikan pertambangan pasir. Dalam pertambangan ini apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang terdapat dalam pasal 23 yang menjelaskan tentang persyaratan izin usaha pertambangan dan pasal 18 Peraturan Daerah Jatim No 1 Tahun 2005 sebagai lembaga yang melakukan pengawasan. Hukum Islam juga mengatur tentang bagaimana konsep pengelolaan pertambangan yang sesuai dengan maslahah mursalah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pengawasan yang dilakukan lembaga yang berwenang terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam. Penelitian ini juga berusaha mengetahui apakah para penambang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Menurut Hukum Islam, sekaligus apa tindakan lembaga yang berwenang apabila adanya ketidak sesuaian para penambang dengan peraturan dan hukum islam tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisi dan kesimpulan.
Skripsi ini mendapatkan beberapa hasil berupa : 1. Banyak ketidak sesuaian pengimplementasian Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dalam persyaratan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh penambang di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung dan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan lembaga berwenang. 2. Pandangan Hukum Islam pada Pengendalian Usaha pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan tujuan islam yaitu pertambangan yang mensejahterakan rakyatnya dan tidak sesuai dengan konsep maslahah mursalah.
ENGLISH
The rise of illegal sand mining in some areas such as Lumajang, Banyuwangi, Blitar and Mojokerto is one of the concerns faced in sand mining. The many problems of sand mining have made Government Regulation No. 23 of 2010 not yet run according to its aims and objectives. The Brantas River Tulungagung Regency is one of the rivers used as sand mining. In mining, is it in accordance with Government Regulation No. 23 of 2010 contained in article 23 which explains the mining business permit requirements and article 18 of East Java Regional Regulation No. 1 of 2005 as an oversight body. Islamic law also regulates how the concept of mining management is in accordance with the problem problem.
This study aims to analyze how the implementation of supervision by authorized institutions of Mining Control Group Galian Group C According to Article 23 of Government Regulation No. 23 of 2010 and Islamic Law. This study also tried to find out whether the miners were in accordance with Government Regulation No. 23 of 2010 and according to Islamic Law, as well as what the authorized institutions acted in the event of a miner's incompatibility with these Islamic rules and laws.
This type of research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach. While the data collection methods used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is by checking data, classification, verification, analysis and conclusions.
This thesis gets several results in the form of: 1. Many incompliance with the implementation of Article 23 of Government Regulation Number 23 of 2010 in mining permit requirements conducted by miners in the Brantas River Tulungagung Regency and the lack of effective supervision by the authorized institutions. 2. The view of Islamic law in the control of the Galian Group C mining business in the Brantas River Tulungagung Regency is not in accordance with the objectives of Islam, namely mining for the welfare of its people and not in accordance with the concept of maslahah mursalah.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: | Hidayah, Khoirul | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Keywords: | pasal 23 peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010;pengawasan dan hukum islam;article 23 of government regulation number 1 of 2010;supervision and islamic law | ||||||
Departement: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Bisnis Syariah | ||||||
Depositing User: | Anisa Putri | ||||||
Date Deposited: | 14 Feb 2020 13:53 | ||||||
Last Modified: | 14 Feb 2020 13:53 | ||||||
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/16062 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |