Perjanjian jual beli properti syariah ditinjau dari hukum Islam: Studi D’Ahsana Properti Syariah Cabang Malang

INDONESIA:

Akad merupakan hal yang paling penting yang perlu diperhatikan dalam sebuah kegiatan perekonomian syariah agar perjanjian yang dibuat dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diharapkan dapat terpenuhi. Mengingat melalui sistem hukum perjanjian Islam, akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian (maysir), ketidakjelasan (gharar), bunga (riba) dan bathil.Karena hal ini merupakan salah satu kegiatan riil mu’amalah yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah perjanjian jual beli properti syariah di D’Ahsana Properti Syariah Cabang Malang yang menggunakan akad bay’ istisna dan akad hutang piutang. Maka perlu dicari kejelasan status hukumnya dalam perspektif Hukum Islamapakah perjanjian jual beli tersebut diakui keabsahannya secara syar’i atau dianggap tidak sah/ditolak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengkaji lebih mendalam mengenai praktik perjanjian jual beli yang terjadi di D’Ahsana Properti Syariah Cabang Malang dan menganalisa akad yang digunakan dalam transaksi perjanjian jual beli properti syariah di D’Ahsana Properti syariah Cabang Malang yaitu akad bay’ istishna’ dan akad hutang – piutang dari perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan observasi. Adapun teknis analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisa dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Praktik perjanjian jual beli properti syariah yang dilakukan oleh D’Ahsana Properti diawali adanya kesepakatan, setelah itu pembeli memberikan booking fee dan melunasi uang muka yang telah ditentukan. Apabila uang muka sudah lunas maka pihak D’Ahsana properti akan membuat akad bay’ istishna dan akad hutang piutang. 2. Akad Bay’ Istishna dalam perjanjian Jual Beli Properti Syariah di D’Ahsana Properti Syariah Cabang Malang, telah sesuai dengan asas kebebasan (al-huriyyah) dan asas keadilan (al-adalah). Oleh karena itu, akad bay’ istishna hukumnya sah karena telah memenuhi semua rukun dan syarat akad bay istishna dan Hukum Perjanjian Islam. 3. Akad hutang piutang dalam perjanjian jual beli properti syariah di D’Ahsana Properti Syariah terdapat unsur Ghalath, Ghalath terjadi karena adanya kekeliruan atau kesalahan pada akad dengan melakukan suatu akad berlainan dengan definisi akadnya. Hal ini dikarenakan akad jual beli kredit bukan akad qardh (hutang-piutang), melainkan akad bay’ (jual beli) dan mengakibatkan akad hutang-piutang tersebut fasid dan akibat hukumnya akad tersebut dapat dibatalkan.

ENGLISH:

Akad is the most important thing to note in an Islamic economy activities in order for treaties can provide legal certainty regarding the rights and obligations of each party are expected to be fulfilled. Given through the legal system of Islam, the agreement will bear those transactions business free from the prohibited items in the form of gambling (maysir), uncertainty (gharar), interest (usury) and bathil. Because this is one of the real activities mu'amalah practiced in the life of society, one of them is Sharia properti selling and buying agreement in D'Ahsana Property Sharia Malang who used Akad bay istisna ' and akad hutang - piutang . Then,need to look for the clarity of the status of the law in the perspective of Islamic law if the selling and buying agreement recognized their validity in the Islamic or deemed invalid/rejected

This research aims to examine more deeply about the practice of buying and selling agreements that occur in the D’Ahsana Property Sharia Malang and analyze the contracts used in sharia property selling and buying agreement transactions in D'Ahsana Property Sharia Malang, namely akad bay 'istishna' and akad hutang-piutang from the perspective of Islamic Law.

The type of research used in this study is empirical, with a conceptual approach. While the data collection method used by interview and observation. The technical data analysis are by checking data, classification, verification, analysis and conclusions.

The research results of this thesis are as follows: 1. The practice of Islamic property purchase agreement done by the D'Ahsana Property are preceded the existence of the agreement, after which the buyer gives a booking fee and pay the down payment. If the down payment already paid off the D'Ahsana property will make akad bay’ istishnaandakad hutang-piutang. 2. Akad Bay Istishna’ in Property selling and buying agreements in the Islamic Shariah Property D'Ahsana Malang, were in accordance with the principle of freedom (al-huriyyah) and the principle of Justice (al-adalah). Therefore,Akad Bay Istishna’ is legal because its fulfill all pilars and terms of the contract bay istishna’ and islamic treaty law. 3. Akad hutang-piutang in the property purchase agreement on Sharia Islamic Property D'Ahsana there is an element of Ghalath, Ghalath occur due to confusion or error on the contract by doing a different definition – contract. This is because the contract buying and selling of credit is not Akad qard (hutang-piutang), but akad bay ' (buy and sell) and resulted in the akad hutang-piutang being fasid and due to the law of contract may be cancelled.