Implementasi sistem online single submission dalam pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi: Perspektif Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 dan hukum Islam

INDONESIA:

Maraknya perkembangan khususnya di bidang teknologi menjadikan hal yang harus di ikuti dalam setiap individu. Berkembangnya teknologi ini juga Pada dasarnya diikiuti oleh sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yang meletakkan pelayanan sebagai dasar membangun hubungan birokrasi antara negara dengan masyarakat. Dengan ini maka diharap adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Untuk mengetahui persolan-persoalan apakah yang dihadapi dalam pengimplementasian sistem Online Single Submission terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di Kabupaten Ngawi.Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi persoalan izin mendirikan usaha melalui sistem Online Single Submission. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui sistem Online Single Submission dalam perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informasn terkait dengan bidang kajian secara langsung. Dan sumber data sekunder berasal dari literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang terkait.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kendala para pelaku usaha adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur dari proses pelayanan ini, sehingga menyebabkan para pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan usahanya. Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sudah berusaha secara maksimal dan berusaha membuat inovasi agar program-programnya dapat terlaksanan secara maksimal. Pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui sistem Online Single Submission perspektif Hukum Islam, dibolehka selama keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat.

ENGLISH:

The rise of development, especially in the field of technology makes things that must be followed in every individual. The development of this technology is also basically followed by the existing government system in Indonesia, which places services as the basis for building bureaucratic relations between the state and society. With this, it is hoped that a reciprocal relationship will occur between the community and the government for the realization of mutual prosperity.

To find out what problems are faced in implementing the Online Single Submission system against Government Regulation Number 24 Year 2018 regarding service permits for establishing an electronic business in Ngawi Regency. issue of permission to establish a business through the Online Single Submission system. To find out how licensing services establish an electronic business through the Online Single Submission system in the perspective of Islamic Law.

The type of research used is empirical juridical, this research uses a qualitative descriptive approach. Most of the primary data is collected from field observations and direct contact with information related to the field of study directly. And secondary data sources come from literature and documentation on related issues.

From this study it can be concluded that the constraints of business actors is the lack of public knowledge and understanding of the procedures of the service process, thus causing business actors to be reluctant to register their businesses. The Government of the One-stop Investment and Integrated Services Office has also tried its best and tried to make innovations so that its programs can be maximally implemented. Licensing services establishing an electronic business through the Online Single Submission system perspective of Islamic Law, allowed during the decision of a leader of a government must always be oriented to the public good.