Promo Flash Sale ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum perjanjian syariah

INDONESIA:

Kegiatan perekonomian saat ini telah memasuki era digital atau e-commerce. Demi persaingan bisnis, tak jarang pelaku usaha menggunakan konsep periklanan yang lebih out of the box. Salah satu metodenya adalah pelaku usaha biasanya melepas produk dengan memberikan tawaran harga yang rendah, tetapi dalam jumlah terbatas dengan durasi yang singkat. Dalam dunia e-commerce istilah ini lebih dikenal dengan promosi flash sale.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, pertama mengenai promosi flash sale ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap promosi flash sale.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus tentang promosi flash sale. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang didapat melalui metode studi pustaka. Metode analisa yang digunakan adalah content analysis method dengan tinjauan yuridis sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini bahwa, pertama dalam promosi flash sale pelaku usaha tidak beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, membuat penawaran yang tidak sesuai dengan harga suatu barang, dan tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu. Sehingga hak-hak konsumen yakni hak atas informasi yang benar menjadi tidak terpenuhi. Kedua, apabila ditinjau dari hukum perjanjian syariah, tindakan pelaku usaha dalam melakukan promosi flash sale tersebut secara khusus dikategorikan tidak memenuhi asas iktikad baik dalam perjanjian syariah yang cenderung mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan bagi konsumen.

ENGLISH:

Economic activity has now entered the digital era, electronic commerce or e-commerce. For business competition, it is not uncommon for businesses to use advertising concepts that are more out of the box. One of the methods is that businesses usually release products by offering low prices, but in limited quantities with a short duration. In the world of e-commerce, it is better known as flash sale promotion.

In this study, there are two problem statements; first, how the flash sale promotion is reviewed from the Regulation Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). Second, the legal review of the sharia agreement on the flash sale promotion.

This research is a normative legal research which used a case study about flash sale promotions. The legal material collection method used is literature. The analytical method used is content analysis method with a juridical review as a method of decomposing legal event material with emphasis on the use of secondary data, namely legal products.

The results of this study indicated that, firstly, the businessmen do not have a good intentions in carrying out their business activities, make an offer that is not in accordance with the price of an item, and does not provide goods in a certain amount. So, that consumer rights which is the right to the clearly information is not fulfilled. Secondly, when viewed from sharia treaty law, the actions of businessmen in conducting flash sale promotions, specifically categorized as not fulfilling the principles in sharia agreements that which resulted in loss of sense of trust for consumers.