Pemberlakuan hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Lumajang: Studi Putusan nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj

INDONESIA:

Perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj dilatarbelakangi adanya wanprstasi terhadap perjanjian lease (sewa guna usaha). Dimana perjanjian sewa guna usaha antara PT. Dipo Star Finance sebagai ¬lessor atau pelaku usaha dengan Asin Hermanto sebagai lessee.atau konsumen. Dalam klausul perjanjian sewa guna usaha menyatakan apabila ada sengketa, maka penyelesaiannya adalah di Pengadilan Negeri Jember. Asin Hermanto melakukan gugatan atau aduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo karena merasa haknya tidak dipenuhi oleh PT. Dipo Star Finance. Kemudian Majelis Arbiter mengabulkan gugatan atau aduan Asin Hermanto. Oleh karena putusan Majelis Arbiter BPSK Proboinggo, PT. Dipo Star tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lumajang.

Adapun rumusan masalah penelitian adalah pertama bagaimana kompetensi relatif Pengadilan Negeri Lumajang terhadap putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj perspektif hukum acara perdata? dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam kewenangannya memiliki kompetensi relatif dalam perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang dalam memutus dan apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan inventarisasi berupa putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj dan bahan hukum kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum menggunakan analysis interactive dengan membagi dalam tiga tahap yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi kesimpulan (conclutions).

Adapun hasil daripada penelitian ini adalah pertama, bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi relatif dalam mengadili perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Kedua, Majelis Hakim dalam pertimbanggana lebih mengutamakan asas keadilan daripada asas kepastian hukum sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian lease (sewa guna usaha).

ENGLISH:

Case Number 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN.Lmj is based on the existence of a breach of the lease agreement (lease). Where is the leasing agreement between PT. Dipo Star Finance as a ¬lessor or business actor with Asin Hermanto as a lessee or consumer. In the lease agreement clause stating that if there is a dispute, the settlement is in the Jember District Court. Asin Hermanto made a lawsuit or complaint to the Probolinggo Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) because he felt his rights were not fulfilled by PT. Dipo Star Finance. Then the Arbitrator Council granted the claim or the complaint of Asin Hermanto. Because of the decision of the Arbitrator Council BPSK Proboinggo, PT. Dipo Star did not accept the decision and submitted an objection to the Lumajang District Court.

The formulation of the research problem is first how the relative competence of the Lumajang District Court against decision No. 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN. What is the perspective of civil procedural law? and how the consideration of the judge in his authority has the relative competence in case No. 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN.Lmj ?. The purpose of this study is to describe the authority of the Lumajang District Court in deciding and what is the basis for consideration by the Panel of Judges in case Number 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN.Lmj. This type of research is normative juridical research with a case approach. The legal material of this study consists of primary and secondary legal materials. The method of collecting legal material with an inventory in the form of decision No. 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN.Lmj and library legal materials. Legal material processing methods use analysis interactive by dividing in three stages, namely data reduction (data reduction), data presentation (data display), and verification conclusions (conclutions).

The results of this study are first, that the Lumajang District Court does not have the authority or relative competence in judging case No. 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN.Lmj. Secondly, the Panel of Judges in its consideration prioritized the principle of justice rather than the principle of legal certainty as agreed upon by the parties in the lease agreement (lease).