Pengembangan produk pangan industri rumah tangga tidak berlabel oleh pelaku usaha tinjauan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan teori maslahah: Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

INDONESIA:

Sistem perekonomian di Indonesia selalu mengalami perkembangan terutama di bidang perdagangan barang dan jasa. Adapun usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha pada saat ini beraneka ragam, salah satunya usaha Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha P-IRT harus memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan pelaku usaha untuk mencantumkan label pada produk barang yang diperdagangkannya. Dengan adanya label, konsumen mendapatkan informasi produk pangan yang dibelinya dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat membahayakan. Kewajiban ini juga berlaku bagi pelaku usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan latar belakang di atas ada dua rumusan masalah penting. Pertama, bagaimana pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk? Kedua, bagaimana pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori maslahah?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara. Sedangkan teknik pengolahan data dengan reduksi data, display data dan verifikasi.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu pengembangan produk P-IRT di Desa Karang Tengah yang tidak disertai label diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha secara masal. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah telah berbuat sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang dalam hal tidak mencantumkan label pada produk pangannya yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian dalam tinjauan maslahah, pelaku usaha produk P-IRT di desa tersebut belum memberikan kemaslahatan dalam hal penjagaan jiwa (hifdz al-nafs) pada tingkat hajiyyat. Karena dengan tidak disertainya label, maka dikhawatirkan produk P-IRT tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak layak konsumsi dan dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia serta merugikan konsumen.

ENGLISH:

The economic system in Indonesia has always experienced growth, especially in the field of trade in goods and services. The business carried out by business actors is currently diverse, one of them is the business of Home Industry Food (P-IRT). In carrying out its business activities, P-IRT business actors must fulfill the obligations contained in Article 8 paragraph (1) letter (i) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which requires business actors to include labels on the products they trade. With the label, consumers get information on food products about what they buy. It also can protect consumers from things that can be harmful. This obligation also applies to business people in Karang Tengah, Bagor, Nganjuk.

The problem formulations of this research are first, how is the development of P-IRT products unlabeled by Business Actors in Karang Tengah, Bagor, Nganjuk? Second, how is the development of P-IRT products unlabeled by Business Actors in Karang Tengah, Bagor, Nganjuk, overview of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and Maslahah theory?

This research used juridical empirical research type with a qualitative approach. The data collection technique used was interviews. While the data processing techniques were data reduction, data display and verification.

The research shows that the development of P-IRT products in Karang Tengah which are not accompanied by labels are produced and circulated by business actors massively. According to Law Number 8 of 1999, the business actors of P-IRT product in Karang Tengah have done something that is prohibited by law in the event that they do not include labels on their food products in accordance with Article 8 Paragraph 1 Letter i of Law Number 8 In 1999. Then in the review of the problem, the business actors of the P-IRT products in the village have not provided benefit (kemaslahatan) in terms of guarding the soul (hifdz al-nafs) at the Hajjyat level. Because of the absence of the label, it is feared that P-IRT products contain materials that are not suitable for consumption and they can disrupt the health of the human body and harm consumers.