Penentuan denda dalam wanprestasi ijarah multijasa menurut fiqih muamalah: Studi kasus perkara nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl

INDONESIA:

Pihak nasabah melakukan awal transaksi perjanjian pembiayaan multijasa dengan akad ijarah antara penggugat (muajjir) dari para penggugat(musta’jir) sesuai dengan akta perjanjian yang dilakukan di notaris, para tergugat telah menerima pembiayaan secara ijarah dari penggugat sebesar Rp. 350.000.000. atas pembiayaan ijarah tersebut, para tergugat berjanji memberikan ijrah sebesar Rp. 45.500.000 sehingga para tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah ujrah kepada penggugat sebesar Rp. 395.500.000. Kemudian terjadi wanprestasi dari tergugat, pihak penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Bangil untuk menuntut hak yang diperolehnya yaitu meminta hutang dikembalikan seutuhnya beserta ujrah dua kali lipat.

Rumusan masalah dalam skripsi ini bagaimana wanprestasi dalam ijarah multijasa perkara nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. dan juga bagaimana penetapan denda dalam ijarah multijasa perkara nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. menurut hukum Islam

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) ,Pendekatan hukum islam dan pendekatan kasus (Case Approach) menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusa pengadilan.

Pendapat ulama-ulama tentang saksi denda ini sangat banyak sekali, ada yang menyetujui dan juga tidak menyetujui adanya denda tersebut. Boleh dikenakan sanksi denda menurut fatwa DSN yang ada yaitu Fatwa DSN No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh). Penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di lapangan yaitu memberi efek jera kepada nasabah yang melambat-lambatkan permbayaran dan juga pihak Shahibul mal juga semena-mena meminta denda yang besar.

ENGLISH:

The customer initiates the multi-purpose financing agreement transaction with the ijarah contract between the plaintiff (muajjir) from the plaintiffs (musta'jir) in accordance with the agreement deed made at the notary, the defendants have received financing using ijarah concept from the plaintiff Rp. 350,000,000. on the financing of the ijarah, the defendants promised to give a Rp. 45,500,000 so that the defendants were obliged to return the loan with ujrah to the plaintiff Rp. 395,500,000. Then a default occurs from the defendant, the plaintiff submits to the Bangil Religious Court to demand the rights obtained which request the debt to be returned in full, and the ujrah doubled.

There are several statements of the problem in this thesis. First, how is default in multi-purpose ijarah case number 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. Second, how is the determination of fines in multi-purpose e ijarah case number 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. according to Islamic law
Furthermore, this research utilized normative juridical research. This type of research is research that uses materials from written regulations or other normative legal documents. This study employed a statute approach, Islamic law approach, and case approach, reviewing cases that have become court decisions.

Islamic scholars have some perspectives regarding this fine, some scholars agree, and some disagree of the fine. Fines can be imposed according to the DSN fatwa which is the DSN Fatwa No. 17 of 2000 concerning sanctions on capable customers who delay payments and DSN-MUI fatwa No 43/DSN-MUI/VII/2004 about compensation (ta'widh). The application of sharia economic law compilation (KHES) is in accordance with the provisions in the field which give deterrent effects to customers who slow down payments and Shahibul mal who is also arbitrarily requesting significant fines.