Praktek perjanjian utang-piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam: Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

INDONESIA:

Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Praktek Perjanjian dengan sistem bersyarat di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dalam akad qardh tersebut terdapat tiga syarat yang dikehendaki pemilik penggilingan padi untuk petani yang ingin meminjam uang. Syarat-syarat yang dikehendaki oleh pemilik penggilingan padi yaitu: 1) seluruh hasil panen padi harus disetorkan hanya kepada pemilik penggilingan padi tersebut. 2) adanya tambahan 10% dari total hutang. 3) harga padi di beli dengan harga paling murah dari pasaran. Tiga syarat tersebut diberikan oleh pihak pemilik penggilingan padi kepada petani dan harus disepakati oleh petani sebagai peminjam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat di Desa Pakisan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Ditinjau Dari Hukum Positif 2) Bagaimana praktek jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat di Desa Pakisan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Ditinjau Dari Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dalam praktek perjanjian utang-piutang bersyarat antara pemilik jasa penggilingan padi dengan petani di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, Perjanjian dilakukan dengan lisan. Menurut KUH Perdata tidak diperbolehkan memperjanjikan bunga secara tidak tertulis berdasarkan pasal 1767 ayat 3 KUH Perdata bahwa bunga harus ditetapkan secara tertulis. Sedangkan adanya penarikan manfaat dari utang-piutang tersebut tidak diperbolehkan menurut Imam Syafi’i karena hutang yang menarik kemanfaatan untuk muqridh adalah riba dan rusak.

ENGLISH:

In the Civil Code it is explained that an agreement is an act in which one person or more ties himself to one other person. Practice Agreement with a conditional system in Pakisan Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency in the debt agreement there are three conditions that are desired by the owners of rice mills for farmers who want to borrow money. The conditions desired by the owner of the rice mill are: 1) all rice yields must be deposited only to the owner of the rice mill. 2) there is an additional 10% of total debt. 3) the price of rice is bought at the cheapest price from the market. The three conditions are given by the owners of rice mills to farmers and must be agreed upon by farmers as borrowers.

The formulation of the problem in this study was 1) How the practice of rice milling services with a conditional system in Pakisan Tlogosari Village, Bondowoso Regency Viewed From Positive Law 2) How to practice rice milling services with a conditional system in Pakisan Tlogosari Village Bondowoso Regency Viewed From Islamic Law.

This study uses a type of empirical juridical research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Methods of data collection using interviews.

Based on the results of research in the practice of conditional debt-receivable agreements between owners of rice milling services with farmers in Pakisan Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency, the agreement was made verbally. According to the Civil Code it is not permissible to pledge interest in writing based on article 1767 paragraph 3 of the Civil Code that interest must be determined in writing. Whereas the withdrawal of benefits from these debts is not permissible according to the Syafi'i School because debts that attract benefits for muqridh are usury and are damaged.