Analisis Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam prespektif keadilan lingkungan dan al-‘Adl

INDONESIA:

Intensitas konflik horizontal pada sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam sangatlah besar, membuat keterlibatan masyarakat dalam PPLH sangatlah penting. Penelitian dengan judul Analisis peran serta masyarakat dalam undang undang nomor 32 tahun 2009 dalam perspektif keadilan lingkungan dan al-‘adl. Meneliti terkait peran serta masyarakat dalam PPLH yang terdapat di dalam UU No 39 Tahun 2009 tentang PPLH dalam perspekti keadilan lingkungan dan al-adl.

Adapun dalam penelitian ini akan meneliti terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di dalam undang undang nomor 32 tahn 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif keadilan lingkungan dan al-‘adl.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (legal reaserch). Yang menggunakan pendekatan undang undang (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Statuta approach digunakan untuk meneliti aturan perundang undangan. Sedangkan conseptual approach digunakan untuk memahami aturan perundang undangan dengan menggunakan konsep keadilan lingkungan dan al-‘adl.

Terdapat tigal hal, yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni; konsep peran serta massarakat terklasifikasi kedalam public relation atau penyampai informasi. Kedua, peran serta masyrakat belum dapat dikatakan telah memberikan keadilan lingkungan. Dalam kualifikasi Robert Cohen. Namun dalam hal hak ats informasi dan mekanisme gugatan dalam UU-PPLH perlu diapresiasi. Sedangkan dalam pandangan al-‘adl, dikarenakan sifat peran serta massarakat adalah public relation maka pemerintahan yang adil merupakan satu catatan penting.

Jadi untuk melakukan peran serta masyarakat yang berdaya guna. Dikarnakan keterbatasan pemahaman oleh masyarakat. Maka, diwajibkannya ketersediaan informasi dan akses informasi. Diharuskan juga untuk membangun struktur pembuatan keputusan dengan menggunakan pendekatan desentralisasi dan subsidiaritas.

Jadi untuk melakukan peran serta masyarakat yang berdaya guna. Dikarnakan keterbatasan pemahaman oleh masyarakat. Maka, diwajibkannya ketersediaan informasi dan akses informasi. Diharuskan juga untuk membangun struktur pembuatan keputusan dengan menggunakan pendekatan desentralisasi dan subsidiaritas.

ENGLISH:

The intensity of horizontal conflicts in the environment and natural resources sector is great, making the participation of the community in PPLH very important. The research entitled Analysis of Law Number 32 of 2009 in the Prespective of Environmental Justice & Al-lAdl. Will examine related community participation in PPLH contained in Law No. 32 of 2009 concerning PPLH in the perspective of environmental justice and al-‘adl.

This study is a normative research (legal reaserch). Namely by using a legal approach (statute of aproach) and conceptual approach (conseptual aproach). The aproach statute is used to examine the statutory rules while conseptual aproach is used to understand the statutory rules using the concept of environmental justice and al-‘adl.

There are three things, which were found in this study, namely; the concept of community participation is classified into public relations. Second, the participation of the community cannot be said to have provided environmental justice. In Roberth Cohen's qualification. But in terms of the right to information and the claim mechanism in the PPLH Law, it needs to be apresisasi. Whereas in the view of al-‘adl, due to the nature of the role of the community as a public relation, fair governance is an important note.

So to do an effective community participation. Due to limited understanding by the community. Therefore, the availability of information and access to information is required. It is also necessary to build a decision-making structure using a decentralized and subsidiarity approach.