Tinjauan hukum Islam terhadap passal 1131 KUHPerdata tentang jaminan dalam operasional perbankan syariah

INDONESIA:

Bank syariah didirikan atas dasar hukum Islam untuk menyalurkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Apabila debitur wanprestasi sedangkan transaksi kredit tidak diikat secara asesor dengan perjanjian jaminan barang tertentu, sehingga jaminan pemulihannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata. Dalam passal 1131 KUHPerdata diletakkan asas umum hak seseorang kreditur terhadap debiturnya, dimana ditentukan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali. Sedangkan dalam hukum Islam konsep jaminan dikenal dengan Rahn. Akad Rahn pada awalnya diproyeksikan untuk mewujudkan tolong-menolong sesama tabarru’ transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan pasal 1131 KUHPerdata mengenai jaminan dalam oprasional perbankan syariah dan Analisis hukum jaminan dalam oprasional perbankan syariah tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif dengan jenis penelitian normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi jaminan dan agunan perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki dasar pemikiran yang berbeda. Jaminan dan agunan dalam bank konvensional muncul dikarenakan adanya hubungan kreditur-debitur. Hubungan ini berimplikasi pada kewajiban hukum adanya jaminan dan agunan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata pada setiap transaksinya. Sedangkan perbankan syariah melihat konsep jaminan dan agunan dari konsep Rahn, meskipun dalam realitasnya praktik jaminan dan agunan bank syariah masih juga menggunakan norma hukum jaminan yang digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia (KUHPerdata) yang bersumber dari hukum Barat.

ENGLISH:

Islamic banks are established on the basis of Islamic law to channel, maintain and develop services and banking products based on the principles of Islamic law. If the debtor defaults while the credit transaction is not tied to the assessor by certain goods guarantee agreement, so the guarantee of recovery is subject to the provisions of article 1131 of the Civil Code. In article 1131 the Civil Code is laid down the general principle of a creditor's rights towards the debtor, where it is determined that all the material of the debtor, both movable and immovable, both existing and new ones will be borne by all individuals. The article explains that creditor receivables override all debtor's assets without exception. Whereas in Islamic law the concept of guarantee is known as Rahn. Contract of Rahn was initially projected to achieve mutual aids for tabarru' this transaction was essentially not a business transaction to seek commercial profit.

The formulations of research there are two problems, namely how to review the article 1131 of the Civil Code regarding guarantees in Islamic banking operations and the analysis of legal guarantees in Islamic banking operational review of Islamic law.

This research belongs to normative research with normative research type. Type of approach used in this research is statute approach and conceptual approach. In this research the method of analysis of legal materials used is the analysis of qualitative data.

The results of this research indicate that the conception of collateral and collateral for conventional banking and Islamic banking have different rationale. Collateral and collateral in conventional banks arise because of the creditor-debtor relationship. This relationship has implications for the legal obligations of collateral and collateral based on the provisions of Article 1131 of the Civil Code in each transaction. Whereas Islamic banking sees the concept of collateral and collateral from the Rahn concept, although in reality the practice of collateral and collateral of Islamic banks still uses the guarantee legal norms used in the Indonesian positive law system of Civil Code derived from Western law.