Ganti rugi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditinjau dari hukum Islam

INDONESIA:

Ganti rugi yang dituntut oleh seorang kreditur kepada debitur yang melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan pasal 1239 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “ Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan penggantia biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”. Adapun besarnya kerugian yang ditentukan dengan membandingkan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap ganti rugi dalam KUH Perdata. Dalam Hukum Islam memang segala bentuk kerugian yang ditimbulkan wajib untuk dihilangkan, menghilangkan kerugian yang dimaksud dengan cara mengganti kerugian. Akan tetapi dalam penggantian kerugian karena wanprestasi, yang wajib diganti hanya kerugian riil yang diderita oleh kreditur Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis memilih judul “ ganti rugi dalam KUH Perdata di tinjau dari hukum Islam”.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana interpretasi para ahli terhadap konsep ganti rugi dalam KUH Perdata ? 2. Bagaimana konsep ganti rugi dalam KUH Perdata perspektif Hukum Islam?.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu peneltian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma- norma hukum dalam hukum positif. Pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukum primer terdiri Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Fatwa DSN- MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi studi bahan- bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier. Untuk teknik analisis bahan hukum data diolah dengan tahap editing, classyfing, veryfing, dan concluding.

Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa interpretasi para ahli tentang konsep ganti Rugi dalam KUH Perdata terdiri dari Biaya, Kerugian, dan Bunga. Sedangkan, ganti rugi dalam KUH Perdata bertentangan dengan fatwa DSN MUI karena besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan diawal perjanjian. Dan ganti rugi dalam KUH Perdata bertentangan dengan KHES karena terdapat bunga yang termasuk riba.

ENGLISH:

Indemnification demanded by a creditor to a tort debtor, governed in the provisions of article 1239 of the Civil Code, which reads: "Every alliance to do something, or not to do something, must The cost, loss and interest, if the debtor does not fulfill its obligations ". The amount of loss is determined by comparing the situation if there is no default. Based on the background of the above problem, the author would like to learn more about the review of Islamic law on indemnification in the civil KUH. In the Islamic law, all forms of loss are mandatory to be eliminated, eliminating the loss in the way of indemnification. However, in replacement of losses due to tort, which must be reimbursed only real losses suffered by the creditors therefore in this thesis the author chose the title "Indemnification in the Civil law review of the Islamic laws".

In this study there was a formulation of the following problems. 1 1. How do experts interpret the concept of indemnity in the Civil Code? 2. How is the concept of indemnity in the Civil Law Code of Islamic Law perspective.

This research is normative juridical law research or library research, which is a law study focused on reviewing the application of rules or legal norms in positive law. The research approach, the author uses a conceptual approach (Conseptual Approach). The primary legal material consists of the Civil Code, Fatwa DSN-MUI and the compilation of sharia economic law. The techniques of collecting legal materials include the study of primary legal materials, skunder legal materials, tertiary legal materials. For technical analysis of legal material data is processed with editing stage, Classifying, Veryfying, and concluding.

Based on research, it may be suggested that experts ' interpretation of the concept of indemnity in a civil law consists of costs, losses and interest. Meanwhile, indemnification in civil law is contrary to the fatwa of MUI DSN because the amount of damages may not be listed in the initial agreement.