Tinjauan UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap PERDA Kota Malang no.4 tentang pengelolaan tempat parkir

INDONESIA:

Mulai menjamurnya penyedia jasa tempat parkir di Kota Malang dan beberapa problematika yang muncul, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen. Akhirnya, mendorong kami untuk mengadakan penelitian skripsi terhadap fenomena tersebut. kami ingin meneliti regulasi terkait penyelenggaraan jasa tempat parkir di Kota Malang, dan kesesuaian-nya dengan regulasi tentang perlindungan konsumen. Sehingga harapannya, kami menemukan jawaban atas masalah-masalah konsumen dalam penyelenggaraan jasa tempat parkir di Kota Malang saat ini.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana konsep pengelolaan tempat parkir dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir? 2) Bagaimana Tinjauan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library reseacrh. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yang meneliti tentang peraturan perundang-undangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach).
Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini, PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir memuat 27 pasal yang terbagi ke dalam 13 bab, yaitu ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pengelolaan tempat parkir, jenis-jenis tempat parkir, tempat khusus parkir, pengusahaan, ketentuan perijinan, ketentuan pungutan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan dan ketentuan penutup. Analisis berdasarkan tinjauan UU No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan konsumen, PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir membutuhkan beberapa pengaturan yang perlu di tambahkan dan/atau dipertegas, antara lain: klausula baku, hak konsumen dan pengusaha, kewajiban konsumen dan pengusaha, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan sanksi administrasi serta peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan tempat parkir di Kota Malang.

ENGLISH:

The proliferation of providers of parking services in the city of Malang and several problems that arise, especially in the aspect of consumer protection. Finally, it encouraged us to conduct a thesis research on the phenomenon. We want to examine regulations related to the provision of parking services in the city of Malang, and their compliance with regulations regarding consumer protection. So hope, we find answers to consumer problems in the implementation of parking services in the city of Malang today.

In this study, there are two formulation of the problem, namely: 1) What is the concept of parking management in PERDA Malang City No.4 of 2009 concerning Management of Parking Lots? 2) What is the Review of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of PERDA Malang City No.4 of 2009 concerning Management of Parking Lots.? This research belongs to the type of normative juridical research. This research is called library research or library reseacrh. This research, including in normative juridical research that examines legislation. The type of approach used in this study is the conceptual approach. In this study the data analysis method used was qualitative data analysis.

The results of this study, PERDA Malang City No.4 of 2009 concerning Management of Parking lots contain 27 articles which are divided into 13 chapters, namely general provisions, principles and objectives, scope, management of parking lots, types of parking lots, special parking spaces, business, licensing provisions, provisions for levies, guidance and supervision, criminal provisions, investigative provisions and closing provisions. Analysis based on review of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, PERDA Malang City No.4 of 2009 concerning Management of Parking Lots requires several arrangements that need to be added and / or reinforced, including: standard clauses, consumer and employer rights, consumer obligations and entrepreneurs, dispute resolution outside the court and administrative sanctions as well as the role and responsibility of the government in managing parking lots in Malang City.