Perlindungan hukum bagi waria dari tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif hukum Islam: Studi kasus waria Kota Malang

INDONESIA:

Waria yang terdata Pada tahun 2006 yang memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3,887 juta jiwa. Pada tahun 2009, berdasarkan catatan Yayasan Srikandi Sejati, sebuah lembaga yang mengurusi masalah waria, jumlah waria di Indonesia mencapai enam juta orang. Data ini membuat waria menjadi penting untuk diperhatikan, karena waria menjadi salah satu kelompok masyarakat yang diindikasikan rentan terhadap perlakuan diskriminatif di Indonesia. Waria juga hidup dalam rumah tangga. Rumah tangga dalam islam disebut dengan keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh cinta), rahmah (kasih sayang). Untuk mewujudkannya, berbagai peraturan perundang-undangan telah menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Semisal, dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dan seperti UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasn Dalam Rumah Tangga. Siapapun bisa dimungkinkan menjadi korban KDRT selama berada dilingkungan keluarga sebagaimana dijelaskan diatas termasuk juga waria. Mengingat semakin marak dan pesatnya perkembangan waria seperti sekarang ini dan untuk menghindari ekses negatif, kiranya perlu penelitian khusus mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan khuntsa termasuk aturan hukum dan solusinya. Sehingga para waria tersebut mendapatkan suatu perlindungan yang pasti bagi mereka. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1). Bagaimana bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami waria di Kota Malang. 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi waria dari tindak KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Kota Malang 3). Bagaimana perlindungan hukum bagi waria dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif Hukum Islam .

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi Subjek yang diteliti adalah waria yang hidup di Kota Malang, analisa data yang digunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) bentuk kekerasan yang dialami waria ini ternyata relatif sama, dimana berbentuk kekerasan psikis, kemudian verbal, fisik dan diteruskan pada tindak kekerasan dengan penelantaran rumah tangga. 2). Selama ini pemerintah Kota Malang belum memberikan perlindungan hukum bagi waria khususnya untuk kasus korban KDRT 3). Bentuk perlindungan hukum bagi waria `dari tindak KDRT dalam Islam tidak jauh beda dengan isi dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, antara lain : perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.

ENGLISH:

Transgender recorded in 2006 which have identity cards to reach 3.887 million people. In 2009, based on the record Heroine True Foundation, an agency which deals with transgender issues, the number of transgender in Indonesia reached six million people. These data make transgender becomes important to note, because transgender become one of the groups indicated vulnerable to discriminatory treatment in Indonesia. transgender also live in the household. Households in Islam is called with a family that sakinah (peaceful), mawaddah (full of love), mercy (compassion). To that end, various laws and regulations have made it clear that every citizen has equal rights before the law and government. Such, in article 27 paragraph 1 of the 1945 Constitution and as Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic violence. Anyone can become victims of domestic violence is possible during their stay the family environment as described above, including transgender. Given the increasingly widespread and rapid development of transgender as it is today and to avoid negative excesses, would need specific research on various issues related to khuntsa including the rule of law and its solution. Thus, the transgender are definitely getting a protection for them. Based on the background of the above problems, the investigator will formulate the research problem as follows: 1). What about other forms of Domestic Violence experienced by transgender in the city of Malang. 2). What are the forms of legal protection for acts of domestic violence transgender (Domestic Violence) in Malang 3). How is legal protection for transgender from acts of domestic violence (domestic violence) perspective of Islamic law.

This research is a descriptive qualitative research, the method used in this thesis is interview, observation, and documentation Subjects studied were transgender who live in Malang city, who used to edit data analysis, classification, verification, analysis and conclusions.

Based on the results of research, can be concluded that: (1) forms of violence experienced by these transgender were relatively the same, where the shape of psychological violence, and verbal, physical and forwarded to the acts of violence with neglect of household. 2). During the government of Malang City has not given legal protection for transgendered victims of domestic violence in particular for the case 3). Form of legal protection for transgendered `from the acts of domestic violence in Islam is not much different with the contents in Law no. 23 of 2004 on Domestic Violence, among others: protection of the family, police, prosecution, courts, lawyers, social institutions, or any other party, either temporarily or based on the determination of a court protection order; health services in accordance with medical needs;; special handling relating to the confidentiality of victims; assistance by social workers and legal assistance at every level of inspection in accordance with the provisions of legislation; and spiritual guidance service.