Analisis tata kelola keuangan pemerintahan Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

INDONESIA:

Pembangunan daerah gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pembangunan ini dilakukan sampai ke desa-desa. Untuk mewujudkan pembangunan disdesa, Pemerintah melalui sPeraturan sMenteri sDalams Negeris Nomors113sTahuns2014 memberis kewenangan skepada spemerintah sdesa ssebagai unit spemerintah terkecil suntuk ssecara smandiri smengelola skeuangannya. Pengelolaans keuangan desa sadalah keseluruhan skegiatans yang smeliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, spelaporan, sdan spertanggungjawaban keuangan sdesa.

Penelitian ini menggunakans metodes kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang terkait dengan pengelolaan keuangan berupas wawancara sdan sdata sekunders yang diperoleh dari Desa Klampok kemudian membandingkannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sNomor 113sTahuns2014.

Hasil penelitian menunjukan pengelolaanskeuangansDesa Klampok tidak sepenuhnya sesuaisdengan Permendagri sNomor 113 Tahuns2014. Hal ini terlihat dari segi akuntabilitas pelaksanaan yang terkait dengan jumlah maksimum uang tunai di brankas yang tidak boleh melebihi Rp50.000.000, selain itu dari segi akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa masih terlambat dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban keuangan ke Bupati. Dalam menjalankan asas transparan, Pemerintah Desa Klampok sudah mencoba transparan dengan cara menyampaikan anggaran dan realisasi menggunakan papan pengumuman. Asas partisipasi menunjukan bahwa masyarakat Desa Klampok telah ikut andil dalam proses pengelolaan keuangan di Desa Klampok.

ENGLISH:

Regional development is intensively carried out by the Government ofsIndonesia. Thiss development is carried out to villages. To realize development in the village, the Government through thesMinistersof HomesAffairs Regulation 113sofs2014 gave authority tosthesvillage government as a government unit approved to independently manage its finances. Village financials managements is all activities that include planning, simplementation, sadministration, sreporting, andsaccountabilitysof villagesfinance.

This study uses a qualitative descriptive method that is by analyzing data related to financial management containing interviews and secondary data obtained from Klampok Village then comparing it with the Minister ofsHome Affairs Regulation 113sofs2014.

Thesresults show thatsthesfinancialsmanagementsof KlampoksVillage is notsin accordance with Permendagri 113sofs2014. This can be seen in terms of implementation accountability related to the maximum amount of cash in the safe which cannot be multiplied by Rp50,000,000, besides in terms of accountability according to accountability, accountability, the village government is still late in submitting the financial accountability report to the regent. In carrying out the transparent principle, the Klampok Village Government has tried to be transparent by issuing a budget and starting to use the bulletin board. The participating principle shows the Klampok people the Village Government's financial policies.