Implementasi pembiayaan multijasa dengan akad bai’ al-wafa di BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Malang

INDONESIA:

Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan jasa baik berupa kebutuhan konsumtif ataupun pembayaran nasabah. Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa menetapkan bahwa akad dalam pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah (sewa) atau kafalah (perwakilan) akan tetapi dalam praktiknya BMT UGT Sidogiri menggunakan akad bai’ al-wafa dalam produk pembiayaan multijasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan multijasa yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Malang dengan menggunakan akad bai’ al-wafa.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian ini di BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Malang. Adapun data-data di dalam penelitian ini didapatkan melalui proses observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dari penelitian sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang bersumber dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa yang diimplementasikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Malang menggunakan akad bai’ al-wafa yang mana dalam praktiknya akad ini tidak dapat terpisahkan dari akad lain guna penyaluran barang atau jaminan yang telah dibeli oleh BMT. Akad yang digunakan dalam penyaluran jaminan yaitu ijarah (sewa) atau ijarah muntahiyah bit tamlik (sewa dengan akhir pembelian). Hal ini menjadi perbedaan dengan teori bai’ al-wafa yang ada sebelumnya yang menggunakan sistim jual barang kemudia dibeli kembali oleh penjual sebelumnya. Hukum penggunaan akad bai’ al-wafa sampai saat ini masih menjadi kontroversi di Indonesia namun dalam muamalah selama belum ada fatwa yang mengharamkan, maka hal itu boleh untuk dilakukan, sehingga BMT UGT Sidogiri tetap menerapkan akad bai’ al-wafa dalam produk multijasanya.

ENGLISH:

Multi-service financing is financing that is intended to meet service needs of consumptive needs or customer payments. The DSN-MUI Fatwa of number of 44/ DSN-MUI / VIII / 2004 about multi-service financing stated that agreement for multi-service financing usesijarah (rent) or kafalah (representative) agreement, but in practice, BMT UGT Sidogiri uses the bai'al-wafa contract in multi-service financing products. The research aims atdetermining the implementation of multi-service financing that has been implemented by BMT UGT Sidogiri of Malang Branch uses the bai ’al-wafa agreement.

The research is a qualitative study by using the chase study method. The location of this research was taken at BMT UGT Sidogiri of Malang Branch. The data of the researchare obtained through a process of direct observation, interviews, documentation, and literature studies from previous studies. Data analysis of the research uses triangulation techniques that originate from data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of the research indicated that multi-service financing that has been implemented by BMT UGT Sidogiri of Malang Branch uses the bai 'al-wafa agreement which in practice this contract cannot be separated from other contracts for distribution of goods or guarantees that have been purchased by BMT. The contract in guarantee distribution is ijarah (rent) or ijarah muntahiyah bit tamlik (rent with the end of purchase). This is the difference with the theory of bai 'al-wafa that usespreviouslythe system of selling goods and then bought back by the previous seller. The legal use of the bai ’al-wafa agreementbecomes a controversy in Indonesia, but in muamalah, as long as there is no forbidden fatwa, it is permissible to do it. so BMT UGT Sidogiri still applies the bai’ al-wafa agreement in its multi-service product.