Perubahan identitas akta nikah bagi warga negara yang beragama Islam: Studi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

INDONESIA:

Sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan yaitu suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan. Namun hal berbeda akan tampak pada permasalahan perubahan identitas akta nikah yang telah ditetapkan utamanya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, bahwasanya dalam perkara diatas dapat diselesaikan di KUA tempat pemohon mendaftarkan perkawinannya setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Negeri, berbeda dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, dimana perkara sebagaimana diatas diselesaikan di KUA tempat pemohon mendaftarkan perkawinannya setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, sehingga terjadilah konflik of Norm.

Berawal dari latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimanakah hukum pengaturan perubahan identitas akta nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2).Apakah implikasi hukum perubahan identitas akta nikah bagi yang beragama Islam? Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) yang dilengkapi dengan Pendekatan Konsep (Conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis preskriptif-analisik.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan perubahan identitas yang terjadi akibat kesalahan penulisan ataupun pengetikan identitas dalam akta nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama tempat ia (pemohon) berdomisili, kemudian dari hasil keputusan Pengadilan Agama tersebut dibawah untuk tertib administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat ia (pemohon) dahulu mendaftarkan perkawinanannya. Dalam hal ini yang menjadi landasan hukumnya adalah Pasal 34 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai wujud aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana pengembangan teori jenjang norma oleh Hans Nawiasky, bahwa aturan pelaksana (Verodnung) memiliki fungsi yang sama dalam penyelenggaraannya.

ENGLISH:

Legal Marriage and function of Marriage registration as registration of important events in human’s life, for example birth, death and etc which are mentioned in explanation of certificate that contained in a registration. But, different in the problem of identity change of marriage certificate that has been regulated especially for muslim citizen in Indonesia. According to Law Number 23 Year 2006 about Citizen Administration which has reformed by Law number 24 Year 2013, that in case of identity change of Marriage Certicate can be done in KUA where bride and groom register their marriage after they get decision from State Court, different with the regulation of Religious Minister Number 11 year 2007 about Citizen Administration explain that case above can be done in KUA where bride and groom register their marriage after get decision from Religious Court and Mahkamah Syar’iyah, so it rise Konflik of Norm

Base on the background above, there are two problems as follows: 1) what is law of identity change of marriage certificate in Law regulation in Indonesia?, 2) what is law implication of marriage certificate identity change for Muslim?

This research is normatif research which is discuss about law principles. Approach used in this research is statue approach completed with conceptual approach. Data analyze methode used in this reserach is preskriptif-analisik method.

From this research can get the conclussion that in change the identity of marriage certificate because of writting or typing mistekes in marriage certificate for muslim citizen in Indonesia is done in Religious Court where bride and groom domiciled, then from Religious Court decision for administration order of Religious Affairs Office (KUA) where they have registered their marriage. Its done base on Article 34 Religious Minister regulation Number 11 Year 2007 about Marriage Registration as form of implementation rule of Law Number 1 Year 1974 about Marriage. As the development of the theory of hierarchy of norms by Hans Nawiasky, that implementation rules (Verodnung) have the same function in its organiser.