Analisis hukum ujaran kebencian dalam pemilu berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah

INDONESIA:

Saat mendekati agenda pesta demokrasi (pemilu), intensitas perilaku ujaran kebencian meningkat. Kelompok pendukung calon tertentu memungkinkan akan berseberangan dengan kelompok pendukung calon lainnya, sehingga Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, sangatlah rentan berhadap-hadapan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara hukum tentang ujaran kebencian dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan fiqh siyasah dusturiyyah.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Dalam hal ini datanya meliputi bahan hukum primer yakni dari peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) dan bahan hukum sekunder dari buku-buku serta jurnal hukum maupun Islam. Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini sesuai dengan data yang diperoleh, disusun kemudian diambil intisarinya guna menjawab rumusan masalah.
Hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu ujaran kebencian dalam pemilu di Indonesia hingga sekarang belum ditafsirkan secara jelas, bahkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijelaskan secara detail bagaimana definisi, korban, pelaku, sanksi yang dijatuhkan, maupun tolok ukur atau batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam pemilu. Ujaran kebencian dalam Islam merupakan perbuatan terlarang karena dapat menimbulkan kerugian terutama terhadap jiwa, dan didalamnya memiliki unsur penghinaan yaitu menjatuhkan harga diri/jiwa seseorang, yang seharusnya dipelihara atau dijaga bagi setiap manusia dari golongan manapun sebagaimana konsep perumusan dasar negara (fiqh siyasah dusturiyyah) dan prinsipnya yakni mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan.

ENGLISH:

Especially when approaching the agenda of a democratic party (election), the intensity of hate speech behaviors increases. Support groups of certain candidates will likely be opposite the other candidate support groups, so Article of 28E of Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, "everyone has the right toward freedom in associating, assembling and giving opinion", very vulnerable to face with the right to freedom of opinion and expression.
The purpose of the research is to analyze legally the hate speech in elections based on Law of Number 7 of 2017 concerning Elections and fiqh siyasah dusturiyyah.
The research includes juridical-normative research with a statute approach and conceptual approach. In this case, the data includes primary legal material, namely from legislation (especially Law Number of 7 of 2017 concerning Elections) and secondary legal materials are from books and journals of law and Islam. The analysis technique is in accordance with the data, compiled and then taken the essence to answer the problem statements.
The results are that the hate speech in elections in Indonesia have not yet been interpreted clearly, even in Law Number of 7 of 2017 concerning Election; it is not explained in detail about the definitions, victims, sanctions imposed, or benchmarks or restrictions that can be categorized as hate speech in election. The hate speech in Islam is prohibited because it can cause harm especially to the soul, and in it has an element of humiliation which is to drop one's pride/soul which should be maintained or safeguarded for every human being from any group as the concept of state basic formulation (fiqh siyasah dusturiyyah) and the principle in promoting human rights guarantees and bringing the justice.