Konsep negara hukum modern dalam undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 perspektif Yusuf Al-Qardhawi

INDONESIA:

Negara hukum saat ini dinilai sebagai negara ideal pada zaman ini, negara hukum juga dinilai merupakan negara dalam bentuk modern. Negara hukum (rule of law) sejak kelahirannya, dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya. Negara hukum ini bertujuan agar negara dapat mensejahterakan rakyatnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) Negara Hukum ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) sedangkan Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan dalam konsep negaranya yaitu Daulah Syariyyah Dusturiyyah yaitu negara hukum syariat.

Rumusan penelitian dalam penelitian ini adalah, Bagaimana konsep negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Bagaimana konsep negara hukum modern dalam UUD NKRI Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD NKRI Tahun 1945 sedangkan bahan hukum sekunder sepert Buku Karya Yusuf Al-Qardhawi berjudul Min Fiqhid-daulah fil Islam yang dibantu dengan terjemahannya Fiqh Daulah Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah yang diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, adapun bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil dari penelitian ini yaitu Yusuf Al-Qardhawi mengungkapkan terdapat delapan konsep yang menggambarkan negara ideal dalam Islam. Konsep negara modern dalam UUD NKRI Tahun 1945 perspektif Yusuf Al-Qardhawi antara lain negara hukum yang diistilahkan daulah syariyyah dusturiyyah, pengakuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang merupakan komitmen suatu negara dan adanya Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi masih belum merinci mengenai kewenangan kekuasaan lembaga-lembaga negara, proses pemilihan kepala negara dan sama sekali tidak menjelaskan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.

ENGLISH:

The rule of law is currently considered an ideal country in this era, the rule of law is also considered a country in a modern form. The rule of law since its birth was intended as an attempt to limit the power of state authorities not to abuse power to oppress their people. This legal state aims to enable the state to prosper its people. Like the state on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia perspective (UUD NKRI Tahun 1945) which states in Article 1 paragraph (3) that Indonesia is the State of Law and State in Yusuf Al-Qardhawi's Perspective who mentions Daulah Syariyyah Dusturiyyah namely the state must be in accordance with Shari'a law.

The problems discussed in this thesis are, firstly how state concept on Yusuf Al-Qardhawi’s Perspective and secondly how law modern state concept on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia perspective (UUD NKRI Tahun 1945) on Yusuf Al-Qardhawi’s Perspective.

This study uses normative legal research methods or library research and also uses a legal approach and conceptual approach. As the primary research material in this study are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and as the secondary research material in this study are books, journals, thesis refer to this study such as the Book of Yusuf Al-Qardhawi entitled Min Fiqhid-daulah fil Islam and helped by translated book on title Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah translated by Kathur Suhardi, and as tertiary research material in this study is law dictionary and Indonesia dictionary.

The results of this study are firstly Yusuf Al-Qardhawi said there are eight concepts refer to ideal country in Islam. Secondly the concept of a modern state in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945) on Yusuf Al- Qardhawi’s perspective are rule of law which is termed Daulah Syariyyah Dusturiyyah, recognition and respect for Human Rights which is a commitment of a country and the existence of a Constitutional Court. However, state concept on Yusuf Al-Qardhawi's perspective still does not specify the authority of state institutions, the process of electing a head of state and does not at all explain the State Administrative Court.