Pengangkatan penjabat gubernur dari kalangan polri dalam perspektif teori Maslahah Mursalah Imam Najamuddin Al-Thufi

INDONESIA:

Ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah maka hal yang dilakukan adalah dengan melakukan pengangkatan Penjabat pengganti kepala daerah untuk mengisi kekosongan tersebut. Masalah penjabat (Pj) Gubernur menjadi kontroversi setelah pengangkatan jenderal Polri aktif yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Akan tetapi dari pengangkatan tersebut memunculkan problem yang menimbulkan kekhawatiran adanya konflik kepentingan, netralitas birokrasi, dan kegaduhan politik menjelang Pilkada. Adapun untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam hal ini adalah Pj. Gubernur maka perlu dikaji terutama dari aspek regulasi dan kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan terkait. Hal ini dikarenakan terdapat banyak peraturan Perundang-undangan yang bersinggungan dan tentunya tidak boleh bertentangan, baik antar satu sama lainnya maupun dengan undang-undang diatasnya.
Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang sinkronisasi dari pengaturan pengangkatan penjabat gubernur terhadap peraturan perundang-undangan lainya serta urgensi pengangkatan penjabat gubernur dari anggota polri menurut perspektif teori maslahah mursalah Imam Najamuddin al-Thufi.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research,) penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analisis.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara, membuat ketidaksinkronan dan disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur objek norma yang sama. Sedangkan menurut perspektif teori maslahah mursalah Imam Najamuddin al-Thufi, Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tersebut dibolehkan dan dianggap benar meskipun terdapat pasal yang tidak sesuai dengan norma undang-undang diatasnya, karena tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan apabila nantinya pada Kementerian Dalam Negeri kekurangan pejabat pimpinan tinggi madya eselon I.

ENGLISH:

When there is a vacancy in the position of head of the region, what is done is to appoint the Acting Substitute of the Regional Head to fill the vacancy. The Acting Governor's (Pj) problem became a controversy after the appointment of an active National Police general, namely the Chief of Police Operations Assistant Inspector M Iriawan, became the Acting Governor of West Java. However, the appointment raises a problem that raises fears of conflicts of interest, bureaucratic neutrality, and political upheaval ahead of the elections. As for filling in the vacancies of the position of head of region in this case is Acting. The governor needs to be studied primarily from the regulatory aspects and authorities so that there are no overlapping related regulations. This is because there are many laws and regulations that intersect and certainly must not conflict, between each law and the laws above.
The problems discussed in this essay are about the synchronization of the governor's appointment arrangement with other laws and the urgency of the appointment of acting governor of the police member according to the perspective of the maslahah mursalah Imam Najamuddin al-Thufi.
This study includes the type of library research (library research), normative legal research, using the approach of legislation (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). While the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. This study is using descriptive analysis method.
The conclusion from this study is that the Minister of Home Affairs regulation No. 1 Year 2018 about leave outside the state's dependents, makes the unsynchronized and disharmony with legislation governing the same norm object. Whereas according to the perspective of maslahah mursalah the Imam Najamuddin al-Thufi, the Minister of Home Affairs regulation No. 1 Year 2018 is allowed even there are articles that are not in accordance with the norms of the law above, because the aim is to realize benefits if there is a shortage of the high leadership of middle echelon 1 in the Ministry of Internal Affairs later.