Penggunaan dana desa di daerah tertinggal berdasarkan permendes pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018: Studi di Dusun Krondong Desa Bajang Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk

INDONESIA:

Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 merupakan sebuah regulasi yang dibentuk Kementerian Desa sebagai pedoman untuk penyelenggaraan penggunan dana desa dari segi prioritas, khususnya daerah tertinggal. Badan statistik Podes menjumlah desa tertinggal sebanyak 14,461 desa, terkhusus Dusun Krondong Kabupaten Nganjuk Jawatimur yang keadaannya dalam keadaan tertinggal dan rendah dalam segi apapun terutama ekonomi dan pembangunan maka dengan adanya Permendes ini penggunaan dana desa berdasarkan prioritas akan lebih meningkat sehingga daerah dan desa tertinggal dalam kurun waktu 10 tahun kedepan jumlahnya akan menurun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana desa di dusun Krondong desa Bajang kecamatan Ngluyu kabupaten Nganjuk tahun 2018 Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 19 Tahun 2017. 2). Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana desa didusun Krondong desa Bajang kecamatan Ngluyu kabupaten Nganjuk tahun 2018 BerdasarkanMaslahah Mursalah. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengolah data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat dua kesimpulan: 1). Penggunaan dana desa telah sesuai ketentuan yang berlaku dalam pembagian prioritasnya, namun masih ada beberapa prioritas yang belum secara maksimal terpenuhi seperti prioritas dalam partisipasi masyarakat. 2) menurut tinjauan maslahah penggunaan dana desa di daerah tertinggal telah memenuhi tigatingkatan skala prioritas kebutuhan manusia. Maslahah al-daruriyyah yang dilakukan melalui cara berupa pembangunan dan pemberdayaan.Maslahah al-hajiyyah dilakukan dalam bentuk pembagian dana dengan mempertimbangkan tipologi desa.maslahah al-tahsiniyyah dilakukan dengan bentuk penyadaran masyarakat mengenai partisipasinya dalam kegiatan desa.

ENGLISH:

Permendes for the Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 19 of 2017 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2018 is a regulation established by the Ministry of Village as a guideline for the implementation of village fund use in terms of priorities, especially in disadvantaged regions. The Podes statistics body numbered 14,461 villages, especially Krondong Hamlet, Nganjuk Jawatimur Regency, which was in a state of underdevelopment and was low in terms of economy and development. With this Permendes the use of village funds based on priority will be increased so that regions and villages are left behind in the period in the next 10 years the number will decrease.

The formulation of the problem in this study are: 1). How is the implementation of the use of village funds in Krondong hamlet, Bajang village, Ngluyu district, Nganjuk regency in 2018 Based on Permendes for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 19 2017. 2). How is the use of funds from villages in Krondong village, Bajang village, Ngluyu district, Nganjuk regency in 2018 based on Maslahah Mursalah. The researcher uses a type of empirical juridical research, using the Law Approach (Statue Approach). The data sources used are primary and secondary data, data collection techniques through interviews and observations. The researcher processes the data by examining data, classification, verification, analysis and conclusions.

Based on the research conducted there are two conclusions: 1). The use of funds is in accordance with the applicable provisions in the distribution of priorities, but there are still some priorities that have not been maximally fulfilled, such as priorities in community participation. 2) according to the review of the maslahah of the use of village funds in disadvantaged areas, they have met three levels of priority in human needs. Maslahah al-daruriyyah is carried out through means of development and empowerment. Maslahah al-hajiyyah is carried out in the form of distribution of funds by considering village typology. maslahah al-tahsiniyyah is carried out with a form of public awareness about its participation in village activities.