Optimalisasi peran dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kediri dalam pembentukan peraturan daerah perspektif Fiqh Siyasah

INDONESIA:

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Daerah berhak membentuk produk hukum sendiri (Perda). DPRD memiliki tiga fungsi, salah satunya adalah fungsi legislasi yakni fungsi membuat peraturan daerah bersama kepala daerah. DPRD bersama Pemerintah Daerah harus membentuk perda yang baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat daerahnya.

Di Kabupaten Kediri, kinerja DPRD Kediri dianggap belum optimal karena dalam pembentukan peraturan daerah masih banyak inisiatif dari Pemerintah Daerah, pada tahun 2017-2018 DPRD berhasil menghasilkan 15 perda, dari 15 Perda tersebut hanya 1 yang berasal dari DPRD Kabupaten Kediri, dan juga ada beberapa Perda yang dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Fokus penelitian 1) Optimalisasi DPRD Kabupaten Kediri dalam pembentukan Perda, 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perspektif Fiqh Siyasah.

Pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian gedung DPRD Kabupaten Kediri. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) DPRD Kabupaten Kediri dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kediri dalam proses pembentukan Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik, karena dari 5 aspek yang digunakan dilapangan menjadi pisau analisis, hanya 1 aspek yang berjalan dengan baik yaitu aspek responsibilitas. (2) meskipun DPRD mempunyai kekuasaan legislasi , namun kekuasaanya berbeda dengan Ahlu al-halliwal Aqdi dalam ketatangeraan Islam. Kalau kita mencermati fungsi legislasi DPRD hanya sebatas terkait dengan kedaerahan, itu pun fungsi yang dimilikinya tidak secara utuh hanya dapat dan ikut dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.

ENGLISH:

In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it was mandated that the regional government has the authority to regulate and manage its own affairs according to the principle of autonomy. Regions have the right to form their own legal products (Perda). The DPRD has three functions, one of which is the function of legislation, namely the function of making regional regulations with regional heads. The DPRD together with the Regional Government must form a good local regulation and in accordance with the conditions of the local community.

In Kediri Regency, the performance of the Kediri DPRD is considered not optimal because in the formulation of regional regulations there are still many initiatives from the Regional Government, in 2017-2018 the DPRD succeeded in producing 15 local regulations, of which 15 were from the Kediri Regency DPRD, and there were also several The Regional Regulation was canceled because it was not in accordance with the regulations above. Research focus 1) Optimization of the Kediri Regency DPRD in the establishment of a Regional Regulation, 2) Regional People's Representatives Council Siyasah Fiqh perspective.

Qualitative research approach. Type of empirical juridical research. Research location of the Kediri Regency DPRD building. Data collection using interviews and documentation. Data processing techniques use descriptive methods.

The conclusions of this study are: (1) Kediri Regency DPRD in the process of drafting the Kediri Regency Regulation, it can be concluded that the performance of the Kediri Regency DPRD in the process of drafting the Regional Regulation has not gone well, because of the 5 aspects used in the field to become analysis knives only 1 aspect that works well is the responsibility aspect. (2) even though the DPRD has legislative power, its authority is different from Ahlu al-Hallwalwal Aqdi in the Islamic world. If we look at the legislative functions of the DPRD only limited to regionalism, even then the functions they have not fully can only be and participate in discussing the draft laws relating to the region.