kebijakan masyarakat adat samin dalam pemilihan kepala daerah perspektif Imam Al-Mawardi: Studi di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro

INDONESIA:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini didukung dengan adanya pemberlakuan instrumen Pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil.

Adapun permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Kebijakaan Masyarakat Adat Samin Dan permasalahan yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyakarat adat samin perspektif Imam Al-Mawardi.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang melihat hukum dalam artian nyata dalam realita sosial masyarakat, dan menelaah bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan penelitian primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pejabat pemerintah Desa Margomulyo, Kepala Dusun Jipang, Ketua/ sesepuh masyarakat adat Samin dan terhadap warga masyarakat adat Samin, dan data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer yang diperoleh dari studi Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin pada awalnya ditunjuk langsung oleh ketua adat, hasil dari musyawarah bersifat mutlak. Namun seiring dengan adanya demokratisasi hasil dari musyawarah memberikan hak opsi. Pemilihan kepala daerah perspektif Imam Al-Mawardi adalah diangkat atau ditunjuk langsung oleh kepala negara dengan menentukan beberapa kriteria-kriteria khusus. Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam menentukan kepala daerah.

ENGLISH:

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 Paragraph (4) concerning Regional Government states that the election of Governors, Regents and Mayors respectively as heads of government, provinces, districts and cities is democratically elected. This is supported by the implementation of election instruments in the implementation of elections that are carried out directly, freely, publicly, confidentially, honestly and fairly.

The problems that were discussed in this study were the first how the implementation of Regional Head Elections in the Samin Indigenous Policy System and the second problem was how the implementation of regional head election policies existed in the samin indigenous community of Imam Al-Mawardi's perspective.

The researcher uses empirical legal research methods, namely a research method that sees the law in the real sense in the social reality of society, and examines how the law works in society. The approach to this research uses the Statute Approach, and and Conceptual Approach As the primary research material in this study was interviews with Margomulyo village government officials, Jipang hamlet heads, Samin traditional leaders / elders and Samin indigenous people, and secondary data as supplementary data on primary data sources obtained from the study of legislation , study literature or literature.

This study concluded that the election of regional heads in the samin indigenous community was initially appointed directly by the adat leader, the results of deliberation were absolute. But along with the democratization of the results of the deliberations giving options rights. The selection of Imam Al-Mawardi's regional head is to be appointed or appointed directly by the head of state by determining certain criteria. There is no community involvement in determining the regional head.