Optimalisasi fungsi dan hak badan permusyawaratan desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan perspektif Syaikh Muhammad Abduh: Studi di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

INDONESIA:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan_perwujudan_dari Demokrasi di tingkat pemerintahan Desa. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa, dalam hal ini fungsi dari BPD sebagai perwakilan masyarakat dapat melakkukan pembuatan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja dari kepala desa, sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan dapat membangun Desa baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya.

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah apa faktor yang menjadikan fungsi dan hak BPD tidak optimal dan optimalisasi fungsi dan hak dari BPD, berdasarkan perspektif syekh Muhammad Abduh. Jenispenelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. yang menelaah semua Undang-undang yang berkaitan dengan Desa dan BPD, dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dan bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat normatif dan deskriptif. Data utamanya adalah data primer, sekunder, dan tersier, data primer berupa keterangan dari para pihak yang menjadi objek penelitian, sekunder berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan penelitian terkait, tersier meliputi kamus besar bahasa indonesia untuk menjelaskan terhadap data primer atau sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi dan Hak BPD desa Lerpak belum optimal dikarenakan dua faktor yakni faktor internal dan eksternal meliputi, minimnya sarana prasarana, kurangnya kordinasi di internal BPD, rendahnya pengetahan BPD mengenai fungsinya, minimnya gaji yang diperoleh, kurangnya partisipasi masyarakat, adanya intervensi Pemerintah Desa. dalam upaya mengoptimalkan fungsi dan hak BPD menurut teori Good governance untuk mendorong terwujudnya Pemerintahan desa yang baik (Good local governance) pemerintahan harus melibatkan seluruh elemen massyarakat Desa dalam urusan publik, ada tigaprinsip yang harus di penuhi yakni, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari masyarakat. menurut teori check and balance ada dua konsep pokok yang harus dipenuhi yakni kawal dan imbang, pengawalan atau pengendalian dimana legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh lembaga yang terpisah sehingga bisa saling mengawasi, Sedangkan penyeimbangan kekuasaan agar lembaga punya kewenangan masing yang seimbang tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Sedangkan dalam konsep Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi menurut Syekh Muhammad Abduh mereka adalah orang-orang yang memiliki profesionalitas tinggi yang telah teruji.

ENGLISH

The BPD has the function of discussing and agreeing on village regulations with the village head, accommodating and channeling the aspirations of the village community, and overseeing the performance of the village head, in this case the BPD's function as a community representative can make village regulations, channel community aspirations, and monitor the performance of the head village, so that it creates good governance and can build a village in terms of economic, social, cultural, and others.

The focus of the discussion in this study is what factors make the functions and rights of the BPD not optimal and the optimization of the functions and rights of the BPD, based on the perspective of Sheikh Muhammad Abduh.
This type of research is empirical legal research, using a legislative approach and a sociological approach. which examines all laws relating to the village and BPD, and social phenomena that occur in the community, and aims to obtain normative and descriptive data. The main data are primary, secondary, and tertiary data, primary data in the form of information from the parties that become the object of research, secondary in the form of books, journals, papers, and related research, tertiary includes a large dictionary of Indonesian to explain primary or secondary data.

The results of this study indicate that the function and rights of the Lerpak village BPD are not optimal due to two factors, namely internal and external factors, lack of infrastructure, lack of coordination within the BPD, low BPD retention regarding functions, minimum salary earned, lack of community participation, intervention Village government. in an effort to optimize the functions and rights of the BPD according to Good governance theory to encourage the realization of good local governance the government must involve all elements of the Village Community in public affairs, there are three principles that must be fulfilled namely, transparency, accountability, and participation from the community. according to the check and balance theory, there are two main concepts that must be fulfilled, namely guardianship and balance, escort or control where the legislature, executive, and judiciary are held by separate institutions so that they can supervise each other while balancing power so that the institution has its own authority. the absolute. Whereas in Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi's concept according to Sheikh Muhammad Abduh they are people who have high professionalism that has been tested.