Pengelolaan surplus underwriting perspektif fiqh Syafi’iyah dan fiqh Hanafiyah: Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Sidoarjo

INDONESIA:

Dalam pengelolaan dana tabarru’ pada asuransi syariah akan ditemui yang namanya surplus underwriting pada setiap akhir periode, hal ini terjadi jika sisa dana tabarru’ yang ada di dalam rekening tersebut mengalami sisa lebih setelah dikurangi klaim dan biaya-biaya lainnya. Ada beberapa alternatif kebijakan yang tertuang pada fatwa DSN-MUI yang dapat dilakukan jika terjadi surplus underwriting, diantaranya yaitu membagikan dana tersebut kepada peserta, perusahaan dan rekening tabarru’ ataupun mendistribusikannya 100% pada rekening tabarru’. Kemudian jika dana surplus underwriting ini diqiyaskan dengan dana hibah, maka akan menimbulkan pernyataan mengenai boleh tidaknya memiliki kembali dana yang telah dihibahkan tersebut.

Berangkat dari pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan surplus underwriting yang terjadi di PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo, dan mengkaji pengelolaan tersebut dengan perspektif fiqh syafi’iyah dan fiqh hanafiyah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendeketan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa kitab, buku maupun dokumen perusahaan. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan surplus underwriting di PT. AJS Bumiputera Cabang Sidoarjo pada setiap produknya berbeda, contohnya pada produk AJSB Assalam Family jika terjadi surplus underwriting maka 100% didistribusikan ke rekening tabarru’ sedangkan pada produk Mitra Mabrur jika terjadi surplus underwriting maka akan dibagi 20% kepada peserta, 30% kepada perusahaan dan 50% dimasukkan ke dalam rekening tabarru’. Kemudian untuk hasil penelitian kedua yaitu menurut perspektif fiqh syafi’iyah terhadap kebijakan surplus underwriting yang digunakan pada perusahaan ini yaitu lebih condong kepada kebijakan yang digunakan pada produk AJSB Assalam Family, dimana surplus underwriting tersebut tidak dibagikan kepada peserta akan tetapi 100% surplus underwriting dimasukkan kedalam rekening tabarru’, karena dana tabarru’ disini diqiyaskan dengan hibah, yang mana hibah menurut fiqh syafi’iyah tidak boleh dimiliki kembali. Kemudian untuk perspektif fiqh hanafiyah lebih condong kepada kebijakan yang diterapkan di produk Mitra Mabrur, dimana surplus underwriting tersebut dibagikan kembali kepada peserta sebesar 20%, hal ini karena pespektif fiqh hanafiyah menyatakan “boleh” untuk menarik kembali hibahnya dikarenakan si pemberi tersebut lebih berhak atas barang yang dihibahkan.

ENGLISH:

We can find surplus underwriting in every end of the period when we manage the tabarru’ fund. This happen once there is excess fund available after being subtracted by claim and other costs. There are several alternative policies in DSN-MUI fatwa on how to manage these surplus underwriting. Some of them are to return the funds to the participant, company, and tabarru’ account or distribute it 100% to the tabarru’ account. If we then apply the qiyas principle of this surplus underwriting to grant, the new question will be arisen whether it is allowed or not for us the reclaim that grant.

Based on that question, the author was interested to review Surplus Underwriting Management in PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Branch Sidoarjo, and investigate the management aspect based on the perspectives of Syafi’iyah and Hanafiyah Fiqh.

This is an empirical legal research using qualitative approach. The primary data of this study was gathered from the interview as well as syafi’iyah and hanafiyah fiqh books. Data collection was done through interview and documentation. Data analysis was done by implementing qualitative approach.

The result of this research showed that PT. AJS Bumiputera Branch Sidoarjo handled the management of every product’s surplus underwriting differently. For example, for AJSB Assalam Family product, they will 100% distributed the surolus underwriting to the tabarru’ account. While for Mitra Mabrur product, once surplus underwriting occurred, they will divided 30% of it to the participants, 20% to the company and 50% were saved in tabarru’ account. For the second problem statement on whether it is allowed or not to reclaim the grant, from the perspective of syafi’iyah fiqh it is not allowed to do that. This is in line with the hadith narrated by Bukhari "The bad example is not for us. He who takes back his present is like a dog that swallows back its vomit." The policy applied to AJSB Assalam Family is better reflected what is stated in syafi’iyah fiqh. After that, if hanafiyah fiqh stated that it is “allowed” to take back the grant as the giver own the right and entitled of the grant, as long as the giver do not ask for replacement of the grant, the status of the grant is still makruh. This argument is aligned with surplus underwriting policy applied to Mitra Mabrur product.