Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap jaminan kesehatan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil: Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

INDONESIA:

Pemerintah telah menetapkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak memberikan BPJS Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non PNS.

Skripsi ini membahas tentang 1. Mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto 2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana peneliti disini akan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dan mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang fenomena pemberian jaminan BPJS Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non PNS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak memberikan BPJS Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dan hanya menyediakan fasilitas Balai Pengobatan yang belum memenuhi standar jaminan kesehatan yang layak. Berdasarkan implementasinya, kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS Kesehatan menyebabkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto kurang sadar hukum. Pegawai Pemerintah Non PNS lemah pemahaman hukum dan sebagian telah memiliki jaminan kesehatan.

ENGLISH:

The Government has set rules in Law Number 24 of 2011 concerning BPJS. Mojokerto Regency Community and Village Empowerment Office does not provide health insurance for Non-PNS Government Employees.

This thesis discusses 1. Implementation of Law Number 24 Year 2011 concerning BPJS Against Health Insurance for Non PNS Government Employees in Mojokerto District Community and Village Empowerment Office 2. Why Non-PNS Government Employees in the Mojokerto Regency Community and Village Empowerment Office are excluded from the Health BPJS program.

This research belongs to the type of empirical research. The research approach used in this study is a sociological juridical approach, where researchers here will examine the laws and regulations that apply in the community and describe the data found in the field about the phenomenon of providing BPJS Health guarantees to Non-PNS Government Employees.

The results of this study indicate that the Mojokerto Regency Community and Village Empowerment Service not give BPJS Health for Non-PNS Government Employees and only provides Medical Center facilities that have been not standarized health insurance. Based on the implementation, the lack of socialization from BPJS Health caused the Head of the Mojokerto Regency Community and Village Empowerment Office to be less aware of the law. Non-PNS Government Employees are weak in understanding the law and some have health insurance.