Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar

INDONESIA:

Sedikit dari masyarakat yang memahami betul tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sehingga mengakibatkan beberapa pihak pengguna jasa merasa dirugikan karena dibohongi dengan aplikasi yang ilegal. Seiring dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 terkait aplikasi layanan pinjam meminjam uang yang wajib berizin dan terdaftar dalam Lembaga OJK ini, terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dan kenyataan di lapangan berupa aplikasi yang ilegal. Dengan adanya hal ini, maka penulis mengungkapkan dan melakukan penelitian “Peran Lembaga OJK Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Belum Terdaftar”.

Berdasarkan latar belakang di atas muncul rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peran Lembaga OJK Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; 2. Apa upaya yang dilakukan oleh OJK Malang terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang belum terdaftar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan datanya yakni dengan memeriksa data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah: 1. Lembaga OJK Malang memiliki peran sebagai regulator dalam pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut tertulis dalam Peraturan OJK Nomor 77.POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan peraturan lainnya, 2. Upaya Lembaga OJK terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Satgas Waspada Investasi dan Kemenkominfo) untuk melakukan pendataan, pemanggilan, pemberhentian, dan penghapusan atau pemblokiran aplikasi tersebut.

ENGLISH:

Few people really understand this, resulting in some parties such as consumers, customers, or users of information technology-based money lending services feeling they are in loss because they are lied to by illegal applications. Along with the provisions in OJK Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 related to the application of money lending services that are required to be licensed and registered in the OJK Institution, there has been a mismatch between regulations and reality in the form of illegal applications. With this, the author revealed and conducted a study on "The Role of the OJK Institution on Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services".

Based on the background above, the formulation of the problem appears as follows: 1. What is the role of the Malang OJK Institute for information technology-based money lending services, 2. What efforts have been made by the OJK Malang on technology-based money lending services that has not been registered.

The type of research used in this paper is empirical juridical research with a sociological juridical approach. The methods used for collecting data are interviews and documentation. The data processing method is by examining data, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this thesis are as follows: 1. The Malang OJK Institution has a role as a regulator in the supervision of information technology-based money lending services. The regulation is written in OJK Regulation Number 77.POJK.01 / 2016 referring to Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, as well as other regulations. 2. The OJK Institute's efforts towards information technology-based money lending services that have not been registered are to coordinate with related parties (Investment Alert Task Force and Ministry of Communication and Information) to carry out data collection, calling, termination, and deletion or blocking of the application.