The practice of agriculture profit sharing in Kisik village Bungah Sub-district Gresik Regency based on fiqh and constitution in Indonesia perspective

ENGLISH:

The cooperation in managing rice fields in Kisik Village Bungah, Gresik Regency involved two parties, namely the land owner and the manager of the field. The landowners expected their land to other people (the cultivators) with contract of muzâra’ah and mukhâbarah. The contract made between landowners and cultivators of rice fields is verbally and without witnesses, this is not in accordance with article 3 paragraph (1) of Law No. 2 of year 1960 concerning agricultural profit sharing agreements, so that in the agreement on agricultural production sharing does not have legal force if in the future there are problems or gaps between land owners and cultivators of rice fields.

This study aims to find out and describe how the practices of agricultural profit sharing in Kisik Village, Bungah Subdistrict, Gresik Regency are based on fiqh perspectives in the view of the Syafi'i and Hanafi mazhab and legislation in Indonesia. The main focus of this research is the problem of the contract of muzâra’ah and mukhâbarah. This research is a type of empirical research with a sociological juridical approach. The data used is primary data source in the form of interviews and documentation, while the source of the data secondary in the form of library from books about fiqh Syafi’i and Hanafi, as well as Law No. 2 of year 1960 concerning Agreement of Agricultural Profit Sharing. As for the data analysis researchers used descriptive analysis techniques.

The results of the study showed that the practice of agricultural profit sharing in the Kisik Village, Bungah Subdistrict, Gresik Regency used the contract of muzâra’ah dan mukhâbarah. If analyzed based on fiqh in view of Syafi'i and Hanafi madzhab that the practice of cooperation of agricultural land with profit sharing system in Kisik Village is permitted according Hanafiyah madzhab because the contract has fulfilled pillars and termsof muzâra’ah and mukhâbarah. However, according to the Syafi'i madzhab that the contract is not permitted, because in the view of the Syafi'i madzhab permissible to use contract of muzâra’ah which is accompanied by thecontract of musâqah. Whereas in the practice of cooperation in the profit sharing of agricultural in the Kisik Village it does not use the contract of musâqah. As for the Act that applies in Indonesia, namely Law No. 2 of year 1960 concerning Agreement of Agricultural Profit Sharingthat many practices of agricultural profit sharing in Kisik village are not in accordance with the regulations of the law. The obstacles to implementing the regulation are the absence of any information from the parties regarding Law No. 2 of year 1960 concerning Agricultural Production Sharing agreements.

INDONESIA:

Kerjasama dalam mengelola sawah di Desa Kisik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini melibatkan 2 pihak, yaitu pihak pemilik tanah dan pihak pengelola sawah, Para pemilik tanah menggarapkan tanahnya kepada orang lain (pihak penggarap sawah) dengan akad muzara’ah dan mukhabarah. Adapun akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah adalah secara lisan dan tanpa ada saksi, hal ini tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian, sehingga dalam perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Desa Kisik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik berdasarkan prespektif fiqh dalam pandangan madzhab Syafi’iyah dan Hanafiyah serta perundang-undangan di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah permasalahan akad muzara’ah dan mukhabarah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder dalam bentuk bahan pustaka dari buku-buku tentang fiqh yang bermadzhab Syafi’i dan hanafi serta Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian. Adapun dalam analisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian di Desa Kisik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menggunakan akad muzara’ah dan mukhabarah. Jika dianalisis secara fiqh dalam pandangan madzhab Syafi’iyah dan Hanafiyah bahwa praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem bagi hasil di Desa Kisik sesuai atau diperbolehkan menurut madzhab Hanafiyah karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah muzara’ah dan mukhabarah. Akan tetapi, menurut madzhab Syafi’iyah akad tersebut tidak diperbolehkan, karena dalam pandangan madzhab Syafi’iyah diperbolehkan mengguanakan akad muzara’ah yang dibarengkan dengan akad musaqah. Sedangkan dalam praktik kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Kisik tidak menggunakan akad musaqah. Adapun berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi hasil Pertanian bahwa praktik bagi hasil pertanian di desa Kisik banyak yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang tersebut. Adapun hambatan dalam melaksanakan peraturan tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari pihak manapun terkait UU No. 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian Bagi Hasil Pertanian.