The supervision of buying and selling imported second hand clothes in Gringgring Market: Perspective of maslahah and law Number 7 of 2014 concerning trade

ENGLISH:

Second hand clothe is prohibited from being imported and any second hand clothe that enters or arrives in Indonesia must be destroyed, but in reality this is not done and even it is freely traded in Kediri Regency. This shows that supervision of the practice of buying and selling imported second hand clothes in Kediri Regency is still low. Based on Law No. 7 of 2014 concerning Trade, the regional government has the responsibility to supervise every trade activity, including the trade in imported second hand clothe. The regional government in implementing regional government affairs in the trade sector is represented by the Trade Department.

This study aims to find out and explain the supervision of buying and selling second hand clothes in Gringgring Village in terms of Maslahah and Law Number 7 of 2014 concerning Trade, and the main focus of this research is the supervision of buying and selling imported second hand clothes. This research is a type of empirical research with a sociological juridical approach. The data sources used are primary data sources in the form of observations and interviews and secondary data in the form of library materials and documentation. The data analysis carried out by qualitative descriptive method.

The results of the study show that based on article 95 letter (f) Law No. 7 of 2014 concerning Trade, the Trade Department has the duty to supervise the trade of imported second hand clothes. The supervision carried out by Trade Department of Kediri Regency is only in the form of appeals and reprimand so as not to cause deterrent effects for imported second hand clothes traders. These actions are carried out for reasons of pity if they lose their livelihood. In terms of maslahah, the supervision of buying and selling imported second hand clothes is in accordance with the conditions of maslahah, which is one of the government's preventive efforts to maintain the health of its people and also to protect domestic textile businesses.

INDONESIA:

Pakaian bekas dilarang untuk diimpor dan setiap pakaian bekas yang masuk atau tiba di Indonesia wajib dimusnahkan, namun pada kenyataan hal tersebut tidak dilakukan dan bahkan pakaian bekas tersebut dengan bebas diperjualbelikan di Kabupaten Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di Kabupaten Kediri masih rendah. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan perdagangan, termasuk terhadap perdagangan pakaian bekas impor. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perdagangan diwakili oleh Dinas Perdagangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pengawasan jual beli pakaian bekas impor di Pasar Gringgring ditinjau dari Maslahah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan fokus utama dari penelitian ini adalah pengawasan jual beli pakaian bekas impor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara sedangkan data sekunder dalam bentuk bahan pustaka dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 95 huruf (f) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Dinas Perdagangan memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri hanya berupa himbauan dan teguran sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pedagang pakaian bekas impor. Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan kasihan apabila mereka kehilangan mata pencahariannya. Adapun ditinjau dari maslahah, pengawasan jual beli pakaian bekas impor telah sesuai dengan syarat-syarat maslahah, yang mana merupakan salah satu upaya preventif pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakatnya dan juga untuk melindungi usaha tekstil dalam negeri.