Perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order (PO) jual beli online menurut hukum positif dan hukum Islam

INDONESIA:

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi setelah mencapai kesepakatan tentang suatu barang beserta harganya, meskipun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam jual beli online atau yang biasa disebut e-commerce banyak yang menggunakan sistem pre order dalam menjalankan jual belinya. Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online sangat diperlukan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Seperti belakangan ini sering terjadi perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen saat memesan barang dengan sistem pre order yang mana konsumen melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalan sepihak tanpa penjelasan, hal ini biasa disebut dengan kasus hit dan run. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order jual beli online menurut hukum positif dan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order jual beli online menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, perbuatan pembatalan sepihak dalam pre order jual beli online dalam kaitannya perbuatan hit dan run. Maka pihak konsumen telah melanggar hak dari pelaku usaha dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1243 KUH Perdata dimana timbul wanprestasi dari persetujuan serta dapat didasarkan pada Bab V Pasal 17 ayat 2 UU Informasi Teknologi Elektronik. Kedua, dalam hukum Islam jual beli secara pre order menurut tinjuan fiqih dapat berupa jual beli salam ataupun jual beli istishna. Pada kasusnya pembatalan sepihak pre order dalam jual beli salam dilakukan dengan cara fasakh dari pihak konsumen diperbolehkan sedangkan pembatalan pre order dalam jual beli istishna tidak boleh dengan cara fasakh melainkan dengan cara iqalah karena barang pesanan telah selesai dikerjakan sehingga akadnya mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak oleh konsumen.

ENGLISH:

Purchase agreement occurred after reaching an agreement on an item and the price, even though the item has not been delivered and the price has not been paid. In purchase online or commonly is called e-commerce, many users use the pre order system to run the purchase. Legal protection in online purchase transactions is needed, both for consumers and businessmen. As in recent times, often occurred bad attitude by consumers when ordering goods with a pre order system in which consumer places an order but makes a unilateral cancellation without explanation, this is commonly called a case of hit and run. This will result in losses for a businessman.

The research focuses on two problem formulations, how is the legal protection for businessman due to unilateral cancellation by consumer in Online Purchase Pre Order (PO) Systems According to positive law? And how is legal protection for businessman due to unilateral cancellation by consumer in Online Purchase Pre Order (PO) Systems According to the Islamic law.

The research used a normative juridical research method by using a legal and conceptual approach. The data used secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials which were analyzed using qualitative descriptive methods.

The results of the research showed that, first is unilateral cancellation acts in pre-order online purchase relating to the act of hit and run. Then the consumer has violated the rights of businessman in Article 6 Paragraph of (1) and (2) of Law Number of 8 of 1999 about Consumer Protection. In addition, it can be based on the fact that consumers have defaulted on the legal basis of Article of 1243 of the Civil Code (KUHP) where defaults arise from agreements and can be based on Chapter V Article of 17 of paragraph of 2 of the Electronic Technology Information Law. Second, in Islamic law, pre-order purchase according to fiqh can form greetings purchase or istishna purchase. In unilateral cancellation case of pre order in greetings purchase is done by means of Fasakh by the consumer, this is permissible, while pre order cancellation in istishna purchase cannot be done by Fasakh but by Iqalah because the ordered goods have been completed, so the contract is binding and it is irrevocable by the consumer.