Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) prespektif maslahah: Studi PKL di Alun-alun Kota Bangil

INDONESIA:

Indonesia belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang PKL, hanya diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah salah satunya Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Dengan adanya Peraturan tersebut diharap PKL bisa tertata dengan rapi. Akan tetapi masih banyak PKL yang berjualan di badan jalan, trotoar, dan alun-alun yang menyebabkan kemacetan. Padahal dalam Perda Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) telah dijelaskan bahwa PKL dilarang berjualan di Alun-alun. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, 2. Tinjauan maslahah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sebagian sumber data yang digunakan yaitu wawancara dan literatur yang berkaitan dengan PKL.

Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagian sudah terealisasikan hal ini dibuktikan dengan PKL sudah menempati lokasi yang disediakan dengan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu para PKL juga sebagian sudah mengetahui penetapan Perda. Namun masih banyak juga PKL yang melanggar peraturan seperti berjualan di dalam Alun-alun dan tidak mempunyai STDU (Surat Tnda Usaha). 2. Ditinjau dari mashlahah. Dari sudut pandang Pemerintah terhadap pemberlakukan Peraturan Daerah termasuk maslahah tahsiniyyah. Sedangkan dari sisi PKL termasuk dalam mashlahah hajiyyah. Jadi dari segi tingkatan maka mashlahah hajiyyah lebih diutamakan dari pada mashlahah tahsiniyyah. Karena jika maslahah hajiyyah tidak dipenuhi maka akan berdampak pada salah satu lima aspek pokok, sedangkan maslahah tahsiniyah hanya pelengkap demi menata keberadaan PKL supaya lebih tertib dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

ENGLISH:

Indonesia has no specific laws governing the street vendors, only strengthened by the local regulation of the district Perda Kab. Pasuruan Number 11 year 2005 about structuring and coaching street vendors. With these rules, please the street vendors can be neatly arranged. However, there are still a lot of street vendors who sell on roads, sidewalks, and squares that cause congestion. Whereas in Perda number 11 year 2005 article 3 paragraph (1) has been explained that the street vendors are forbidden to sell in the square. As for the problems discussed in this study 1. Implementation of regional regulation of Pasuruan Regency Number 11 year 2005 on the arrangement and construction of street vendors, 2. Review of Maslahah on district regulation of Pasuruan Regency Number 11 year 2005 on the arrangement and construction of street vendors.

The type of research used is empirical legal research with a sociological juridical approach. Some of the data sources used are interviews and literature related to street vendors.

The results of this research are as follows: 1. Implementation of regional regulation of Pasuruan Regency Number 11 year 2005 concerning the arrangement and construction of street vendors some have already realized this is evidenced by the street vendors have occupied The location provided with the specified time period. In addition, the street vendors are also partially aware of Perda's determination. But there are still many street vendors who violate regulations such as selling inside the square and do not have a business letter Tnda. 2. Review of Mashlahah. From the Government's point of view on the enforcement of local regulations, including Tahsiniyyah Maslahah. Meanwhile, from the side of the street vendors are included in the Hajiyyah Mashlahah. So in terms of the level then Mashlahah Hajiyyah take precedence over Mashlahah Tahsiniyyah. Because if the Hajiyyah Maslahah is not fulfilled it will impact on one of the five basic aspects, while the Maslahah Tahsiniyah only complement to organize the existence of street vendors to be more orderly and do not interfere with the comfort of the surrounding community.