Tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap kerugian barang nasabah pengguna layanan safe deposit box perspektif hukum perlindungan konsumen dan fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box: Studi di PT. Pegadaian Cabang Malang

INDONESIA:

PT. Pegadaian Cabang Malang memiliki produk layanan jasa penyimpanan barang berharga dalam bentuk Safe Deposit Box (SDB) yang berguna bagi nasabah untuk menyimpan barang berharganya. Akan tetapi ada ketentuan dalam SDB tersebut bahwasannya pihak pegadaian tidak bertanggung jawab dan ketentuan ini terdapat klausula eksonerasi. Sehingga tujuan dalam penelitian ini untuk mencari bagaimana menurut analisis hukum perlindungan konsumen dan SDB menurut fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dari proses wawancara, data sekunder dari buku, peraturan perundang-undangan, peraturan otoritas jasa keuangan, dan fatwa DSN-MUI. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada pegadaian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap barang penyimpanan SDB apabila terjadi kerugian itu ditanggung oleh nasabah, baik itu kerugian yang timbul dari kelalaian yang dilakukan nasabah maupun pegadaian. Pertanggungan resiko SDB tidak sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang mencantumkan adanya klausula baku atau eksonerasi dengan pengalihan tanggung jawab. Adanya ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (f) bahwasannya pegadaian sebagai pelaku usaha harus memberikan kompensasi, ganti rugi, penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Pasal 4 huruf (h) menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi, penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang safe deposit box praktik di pegadaian ini menggunakan akad sewa-menyewa (ijarah) dan sudah memenuhi lima unsur yang ada didalam fatwa DSN tersebut.

ENGLISH:

PT. Pegadaian Malang Branch has valuable goods storage services in the form of a Safe Deposit Box (SDB) that is useful for customers to store valuable items. However, there are provisions in the SDB that the pawnshop is not responsible and this provision has an exoneration clause. So the purpose of this research is to find out according to the legal analysis of consumer protection and SDB according to the DSN-MUI fatwa.

This study uses a type of empirical juridical research and a sociological juridical research approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data from the interview process, secondary data from books, legislation, financial service authority regulations, and DSN-MUI fatwa. Data collection uses interview methods and documentation to pawnshops.

The results of this study indicate that the responsibility for SDB's storage goods in the event of a loss is borne by the customer, whether it is a loss arising from negligence by a customer or a pawnshop. SDB risk coverage is not in accordance with consumer protection law which states the existence of a standard clause or exoneration with the transfer of responsibility. The existence of these provisions is not in accordance with the Consumer Protection Act Number 8 of 1999 Article 7 letter (f) that the pawnshop as a business actor must provide compensation, compensation, compensation for losses due to the use, use and utilization of traded goods and or services. Article 4 letter (h) states that consumers are entitled to compensation compensation, replacement if the goods or services received are not in accordance with the agreement. Meanwhile according to DSN-MUI fatwa Number 24 / DSN-MUI / III / 2002 concerning safe deposit box , the practice of this pawnshop uses a leasing agreement (ijarah ) and has fulfilled the five elements contained in the DSN fatwa.