Afifah, Isnaini Umroifun (2019) Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah pabrik tahu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan fikih lingkungan: Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
|
Text (Fulltext)
15220055.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Preview |
Abstract
INDONESIA:
Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti yaitu pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu menurut Fikih Lingkungan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer didapat dari proses wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang membahas tentang pengawasan.
Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kurang optimal, karena kurangnya SDM. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum memiliki SOP, dalam melakukan pengawasan sesuai dengan SK Rencana kerja dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Limbah pabrik tahu ini aman dan tidak berbahaya karena memenuhi strandar Baku Mutu Lingkungan yang ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terhadap Limbah pabrik tahu berdasarkan tinjauan Fikih Lingkungan, Pengawasan dianggap sebagai wasa’il (sarana) untuk memudahkan penyelenggaraan pengawasan. Kaidah fikih yang berhubungan dengan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup adalah hukum tujuan juga berlaku untuk sarananya dan manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka pengaruhnya besar. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup yaitu cara untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan dari pihak perusahaan. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup diharapkan masyarakat untuk terciptanya sarana dan prasarana yang baik agar dapat menjaga kelestarian lingkungan.
ENGLISH:
In this study, there were two important things studied, namely the supervision of the environmental service to tofu factory waste according to Law Number 32 of 2009 and the supervision of the environmental service to tofu factory waste according to Environmental Jurisprudence.
This study uses a type of field research and a sociological juridical research approach. The data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained from the interview process, secondary data obtained from books, jurisprudence books, laws and regulations, and others that discuss supervision.
The results of this study state that the supervision carried out by the environmental service to the tofu factory waste in Mojorejo Village, Modo Subdistrict, Lamongan Regency has been effective but not optimal, due to lack of human resources. The Lamongan Regency Environmental Agency does not yet have an SOP, in conducting supervision in accordance with the Work Plan SK and Law 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection. The tofu factory waste is safe and harmless because it meets the Environmental Quality Standards set by the Republic of Indonesia Minister of Environment Regulation Number 5 of 2014 concerning Waste Water Quality Standards. Supervision of the Environmental Agency of Lamongan Regency to the tofu factory waste based on Environmental Jurisprudence review, Supervision is considered as wasail (facility) to facilitate the implementation of supervision. Jurisprudence relating to the supervision of the Department of Environment is that the law of purpose also applies to the means and when the facility is allegedly conveyed to the destination, the effect is large. Supervision of the Office of the Environment is a way to review, evaluate and determine the compliance status of the company. Supervision of the Office of the Environment is expected by the community to create good facilities and infrastructure in order to preserve the environment.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: | Jundiani, Jundiani | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Keywords: | pengawasan dinas lingkungan hidup; limbah tahu; undang-undang nomor 32 tahun 2009; fikih lingkungan; supervision of the office of environment; tofu waste; law number 32 of 2009; environmental jurisprudence | ||||||
Departement: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Bisnis Syariah | ||||||
Depositing User: | Heni Kurnia Ningsih | ||||||
Date Deposited: | 16 Apr 2020 12:28 | ||||||
Last Modified: | 16 Apr 2020 12:28 | ||||||
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14982 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |