Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak pekerja migran Indonesia: Studi di P4TKI Malang

INDONESIA:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia. Ada beberapa PMI asal Malang yang tidak terpenuhi haknya sebagai PMI selama bekerja di luar negeri, sehingga perlu adanya peran P4TKI Malang untuk memberikan perlindungan terhadap PMI. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak Pekerja Migran Indonesia di P4TKI Malang, 2.Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan maqashid syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sebagian sumber data yang digunakan yaitu wawancara dan literatur mengenai ketenagakerjaan.

Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan PMI di P4TKI Malang dengan bekerjasama dengan dinas pemerintah daerah, seperti dinas ketenagakerjaan dan dinas kesehatan, perlindungan tersebut mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja sudah sesuai dengan undang-undang. 2. Perlindungan hukum PMI menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu, undang-undang memastikan bahwa negara tujuan penempatan mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, adanya perjanjian kerja, serta memberikan jaminan sosial kepada PMI.

Perlindungan hukum bagi PMI dalam maqashid syariah juga sangat diperhatikan, ada lima aspek yang dilindungi oleh maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemenuhan hak PMI merupakan suatu kebutuhan dharuriyyat yang harus dipenuhi seperti hak atas kebebasan beribadah, keselamatan kerja, perlakuan yang manusiawi, serta hak mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian.

ENGLISH:

The Government Regulation No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers guarantees the fulfillment of the rights of Indonesian Migrant Workers. There are some PMI from Malang who have not fulfilled their rights as PMI while working abroad, so there needs to be a role for P4TKI Malang to provide protection to PMI. The problems discussed in this study are: 1. Implementation of Law Number 18 Year 2017 on the protection of the rights of Indonesian Migrant Workers in P4TKI Malang. 2. Legal protection against Indonesian Migrant Workers according to Law Number 18 Year 2017 and maqhasid syariah.

The type of research used is empirical legal research with a sociological juridical approach. Some of the data sources used are interviews and literature on employment.

Based on the research results, it can be concluded that: 1. Implementation of Law Number 18 Year 2017 on the protection of PMI in P4TKI Malang by cooperating with regional government agencies, such as employment and health services, the protection includes protection before work, during work and after work in accordance with the law. 2. PMI's legal protection according to Law Number 18 Year 2017, namely, the law ensures that the destination country has legislation that protects foreign workers, the existence of work agreements, and provides social guarantee to PMI.

Legal protection for PMI in maqashid syariah is also considered, there are five aspects protected by maqashid syariah, namely protection of religion, soul, mind, lineage, and wealth. Fulfillment of PMI rights is a necessity dharuriyyat which must be fulfilled such as the right to freedom of worship, work safety, humane treatment, and the right to receive wages in accordance with the agreement.