Implementasi Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak: Studi di BAZNAS kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen

INDONESIA:

Masyarakat Indonesia berkewajiban menunaikan zakat dalam konteks agama Islam dan membayar pajak dalam konteks warga negara. Dualisme pemungutan tersebut tentunya menyulitkan bagi pemilik penghasilan atau pemilik harta. Untuk mengatasi dualisme pemungutan tersebut, pemerintah melakukan upaya dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22 dan 23 tentang zakat sebagai Pengurang penghasilan kena pajak sehingga kewajiban pajak dan zakat dapat dilaksanakan oleh warga negara yang beragama Islam tanpa harus memberatkan.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang dan bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Kepanjen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Dengan metode pengumpulan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian yaitu pengurus BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen. Sedangkan tahapan proses analisis data dengan cara editing, classifying, verifying, analysing dan concluding.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menurut pasal 22 dan 23 UU 23/2011 sudah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Malang dengan terbitnya bukti setor zakat yang dapat dijadikan bukti untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Namun implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Kepanjen belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya kerjasama antara pihak BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen.

ENGLISH:

The Community shall be obliged to fulfil zakat Indonesia in the context of the religion of Islam and pay a tax in the context of citizens. The collection certainly complicate the dualism of the owner or owners of property income. To overcome the dualism of the voting, the Government made efforts with the Act No. 23-year 2011 article 22 and 23 about zakat as a deduction on taxable income so that tax obligations and zakat can be implemented by citizens a Muslim country without necessarily damning.

This research has the outline of the issue of how the implementation of zakat as a deduction on taxable income under section 22 and 23 of Act No. 23 of the year 2011 in BAZNAS Malang and how implementation of zakat as a deduction taxable income in the KPP Pratama Kepanjen.

This type of research is empirical and legal research using qualitative approach. The type of data collected is the primary and secondary data. With the method of collecting through interviews, literature studies and documentation. As for the subject researches namely Malang BAZNAS sysop and KPP Pratama Kepanjen. While the stages of the process of data analysis by means of editing, verifying, analysing, classifying and concluding.

The results showed that implementation of the zakat as a deduction on taxable income under section 22 and 23 of the ACT 23/2011 was implemented by Baznas Malang with publication of the evidence of the zakat setor evidence to reduce taxable income. However, implementation of the zakat as a deduction on taxable income in KPP Pratama Kepanjen haven't run with maximum due to the existence of the cooperation between the parties is not yet BAZNAS Malang and KPP Pratama Kepanjen.