Pertanggungjawaban kecelakaan kereta api tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan maslahah mursalah: Studi kantor daerah operasional Surabaya

INDONESIA:

Pertanggungjawaban kecelakaan pengangkutan kereta api menjadi salah satu permasalahan yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Khususmya Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menjadi tolak ukur sebagai acuan untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Kesadaran dari pihak ketiga atau masyarakat sendiri juga perlu ditingkatkan guna untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Kerja sama antara pihak yang terkait untuk mantaati peraturan yang berlaku sehingga terciptanya kesejahteraan dan keselamatan bersama. Penelitian ini dilakukan di PT Kereta Api daerah operasional Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pertanggungjawaban kecelakaan kereta api tinjauan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian ? 2) Bagaimana pertanggungjawaban kecelakaan kereta api tinjauan maslahah mursalah ?

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak kereta api guna untuk memperoleh kesejahteraan dan keselamatan bersama. Penelitian ini juga berguna untuk mengetahui implikasi hukum dalam bentuk Undang-Undang sebagai acuan hukum yang dibuat untuk ditaati agar dalam mengikuti kemajuan zaman bisa dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data diperoleh dari wawancara dengan Manajer PT Kereta Api Indonesia daerah operasional Surabaya serta dokumen dan literatur untuk memperkuat. Sehingga, metode pengeumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara peraturan dan penerapan di masyarakat dalam menangani kecelakaan pengangkutan kereta api. Dimana banyak faktor yang mempengaruhi dalam hal tindakan yang dilakukan ketika terjadi kecelakaan demi kemaslahatan masyarakat agar semua pihak saling bekerja sama untuk menangani kecelakaan tersebut.

ENGLISH:

Freight train accident liability becomes one of the issues that need to be known by the general public. In particular law No. 23/2007 about the Railways become a benchmark as a reference for the settlement of these problems. Awareness of the third party or the community itself also needs to be improved in order to anticipate the occurrence of accidents. Cooperation between the parties concerned to mantaati regulations so that the creation of welfare and safety together. This research was conducted in the PT Kereta Api operational area Surabaya. In this study uses two problem, namely: 1) How accountability train wreck Review Act No. 23/ 2007 about the railways? 2) How accountability train wreck maslahah mursalah review?

The focus of this research aim is to know the suitability of liability undertaken by the party to train to obtain welfare and safety together. This research is also useful to know the legal implications in the form of a law as a law made to be obeyed in order to follow the progress in age can be used as learning for the future.

This research includes the kind of field research using empirical juridical approach. As or the source of the data obtained from the interviews with the Manager of Legal Officer PT Kereta Api Indonesia operational area of Surabaya documents and literature to strengthen. Thus, the data collection methods used are interviews and study documents.

The results of this research show that the congruency between the rule and the application in the community in dealing with the accident freight train. Many factors influence in terms of the actions that are performed when an accident for the sake of the benefit of the community in order that all parties work together to deal with the accident.