Pengaturan penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum oleh perusahaan ojek online dalam PP No. 74 tahun 2014 tinjauan maslahah mursalah

INDONESIA:

Penelitian ini bertujuan menganalisis perusahaan ojek online yang menggunakan sepeda motor sebagai angkutan umum, dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 menyebutkan angkutan umum dapat diselenggarakan dengan kendaraan bermotor, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan juga mengatur tentang penggunaan sepeda motor sebagai angkutan. Penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum merupakan sebuah kemaslahatan yang dipayungi oleh perusahaan ojek online. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sepeda motor dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tidak diatur secara jelas dan tidak terdapat larangan dalam penggunaan sebagai angkutan orang, kemaslahatan dalam negara hukum berdasarkan asas kepastian hukum harus mendapatkan peraturan. Sebab kemaslahatan dalam negara hukum apabila tidak terdapat pengaturannya akan menimbulkan kemudaratan.

ENGLISH:

This research is analyze online motorcycle taxi companies that use motorbikes as public transportation, in statue number 22 of 2009 can be held by motor vehicle, Government Regulation number 74 Years 2014 About Road Transport also regulates the use of motorcycles as transportation. The use of motorcycles as a public transport is a benefit that is overshadowed by an online motorcycle company. This research belongs to normative research. Type of approach used statute approach of analysis of legal materials used is the analysis of qualitative data. The results of this research indicate that motorcycles in statue number 22 of 2009 is not clearly defined and there are no restrictions on the use of transportation as people, the benefit in the rule of law based on the principle of legal certainty must get the rules. For the benefit in the state of law if there is no regulation will becaused harm.