Pemberian upah pekerja pada PT. Bina Guna menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan mazhab Syafi'i

INDONESIA:

Upah menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi ”upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terbentuk agar dapat menangani masalah ketenagakerjaan di Indonesia serta dapat memberikan kepastian hukum. PT. Bina Guna merupakan instansi yang juga harus patuh dalam peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena PT. Bina Guna juga menerapkan praktek pemberian upah kepada pekerjanya dalam menjalankan bisnis perusahaannya tersebut.

Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pemberian upah pekerja pada PT. Bina Guna menurut pasal 88 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Mazhab Syafi’i. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis atau disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang), namun tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Adapun Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini bahwa PT. Bina Guna meberikan upah kepada pekerjanya berdasarkan perjanjian kerja yang sudah disepakati diawal, dimulai dari rekruitmen pekerja, dan selanjutnya dilakukan penandatangan kontrak kerja antara pihak PT. Bina Guna dengan pekerja. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap praktek pemberian upah pekerja pada PT. Bina Guna sudah berjalan dengan sesuai dalam hal pemberian upah, hak-hak pekerja, dan juga tunjangan atau pun bonus yang diberikan. Namun dalam Hukum Islam semuanya sudah sesuai berdasarkan atas kesepakatan, keterbukaan, dan kerelaan antara kedua belah pihak.

ENGLISH:

Wages according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower stated in article 1 paragraph 30 which reads "wages are workers' rights received and expressed in the form of money in return from employers or employers to workers / laborers who are determined and paid according to a work agreement, agreement or legislation, including benefits for workers / laborers and their families for work and / or services that have been or will be carried out”. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is formed so that it can handle labor issues in Indonesia and can provide legal certainty. PT. Bina Guna is an agency that must also comply with Law No. 13 of 2003 concerning Labor. Because PT. Bina Guna also apply the practice of giving wages to workers in running the company's business.

The researcher intends to conduct research on how to pay workers at PT. Bina Guna according to Article 88 of Act No. 13 of 2003 concerning employment and Mazhab Syafi’i. The research conducted is sociological juridical research or called sociological legal research based on sociological jurisprudence schools, namely research based on normative law (legislation), but it does not examine the norm system in legislation, but observes how the reactions and interactions that occur when the norm system works in society. The data collection is a systematic procedure and a standard for obtaining the required data, namely interviews and documentation.

The results of this study that PT. Bina Guna gives wages to workers based on a work agreement that has been agreed at the beginning, starting from the recruitment of workers, and then the signing of a work contract is carried out between PT. Bina Guna with workers. So, according to Law Number 13 of 2003 on the practice of providing workers wages at PT. Bina Guna has been running accordingly in terms of wages, workers' rights, and also allowances or bonuses. But in Islamic Law everything is in accordance based on agreement, openness, and willingness between the two parties.