Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pupuk bersubsidi di kota Malang

INDONESIA:

Pupuk merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk dapat menjaga kesuburan tanah dan tanaman mereka sehingga dapat menhasilkan produk panen yang sesuai dengan harapan. Sebagai komoditas yang sanat dibutuhkan petani, harga pupuk riskan mengalami lonjakan harga ketika dibutuhkan petani ketika pada masa-masa tanam. Oleh karena itu, maka pemerintah mengambil keputusan dengan memberikan Penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk pupuk bersubsidi guna menghindari penyalahgunaan pupuk. Namun penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kategori Tas’ir sehingga dapat memiliki potensi tindakan yang dilarang dalam hukum islam.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hokum penetapan harga pupuk bersubsidi ditinjau dari perspektif normatif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari fakta-fakta empiris yang ditemui di lapangan dengan dikolaborasikan dengan data tertulis yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa 1) penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi di Kota Malang dasarkan pada alasan bahwa pupuk merupakan komoditas penting dan kebutuhan dasar bagi para petani sehingga dikhawatirkan akan mengalami lojakan harga apabila tidak diatur oleh pemerintah dan penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi telah sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Permentan dengan Nomor Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017. 2) penetapanharga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi di Kota Malang termasuk dalam kategori Tas’ir abbari apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, namun penetapan tersebut diperbolehkan apabila ditinjau dari Maslahah Mursalah karena pupuk merupakan komoditas utama dalam pertanian di Indonesia dan penetapan harga oleh pemerintah diperbolehkan apabila mengacu pada pendapat dari Madzhab Hambali.

ENGLISH:

Fertilizer is a commodity that is needed by farmers to be able to maintain the fertility of their land and plants so they can produce harvest products that are in line with expectations. As a commodity that is often needed by farmers, the price of fertilizer is risky to experience a surge in prices when needed by farmers when they are planting. Therefore, the government makes a decision by providing the highest retail price for subsidized fertilizer to avoid fertilizer abuse. However, the pricing made by the government is included in the category of 'turir' so that it can have potential actions that are prohibited in Islamic law. This study aims to determine the legal status of subsidized fertilizer pricing in terms of the normative perspective and Islamic law.

This study uses descriptive qualitative research with an empirical approach. The data contained in this study were obtained from empirical facts found in the field in collaboration with written data obtained from books related to the topic of research.

The results of the study show that 1) the highest retail price setting for subsidized fertilizer in Malang City is based on the reason that fertilizer is an important commodity and basic necessity for farmers, so it is feared that prices will be experienced if not regulated by the government and the highest retail price for subsidized fertilizer has been in accordance with the regulations issued by Permentan with Number Number 47 / Permentan / SR.310 / 12/2017. 2) the highest retail price determination for subsidized fertilizer in Malang City is included in the Tas'ir abbari category when viewed from the perspective of Islamic law, but the determination is permitted when viewed from Maslahah Mursalah because fertilizer is the main commodity in agriculture in Indonesia and government pricing is permitted if refers to the opinion of the Hambali School of Religion.