Implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma no. 3 tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak: studi di Pengadilan Agama Lamongan

INDONESIA:

Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah memberikan perlindungan secara konstitusional kepada kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi. Akibat hukum perma tersebut merupakan akses Peradilan Agama untuk memberikan keadilan kepada kaum perempuan sebagaimana dalam Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan wewenang secara ex officio kepada Pengadilan untuk dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau suatu kewajiban bagi bekas istri yang implikasinya pemberian mut’ah, nafkah iddah, dan madhiya.

Dengan adanya akibat hukum dari aturan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan memfokuskan pada bentuk implementasi pasal 6 huruf (b) Dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri serta upaya hukum hakim dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat cerai talak. Selain itu peneliti juga menganalisis menggunakan teori responsif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Lamongan. Dan sumber data sekunder dari dokumentasi buku, jurnal, undang-undang dan putusan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 di PA Lamongan dapat dikatakan sudah berjalan namun belum sepenuhnya, karena hakim tidak menggunakan hak ex officio secara murni. Salah satu bentuk penerapannya yaitu merujuk pada Perma No.1 tahun 2017 tentang mediasi, jadi hakim tinggal menghukum suami untuk mentaati isi kesepakatan di ruang mediasi. Kemudian upaya yang dilakukan oleh hakim adalah (1) hakim akan bimbing mantan istri agar menuntut hak-haknya dan memberitahu untuk mengajukan gugatan rekonvensi, (2) menekankan kepada mantan suami untuk membayar hak-hak istri sebelum pembacaan ikrar talak, (3) menjamin eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau menjalankan isi putusan.

ENGLISH:

Supreme Court Decree numb. 3 of 2017 about a guidance of adjudicating woman cases based on law. It gave protections constitutionally toward woman. Indonesian should be free from discrimination. As a result, the law gives an access to religion court for giving a justice toward woman, as the article 41 subsection (c) Laws Numb. 1 of 1974, about giving empower in ex officio system to religion court for obliging the ex-husband to give livelihood costs and/ or an obligation for an ex-wife to hold mut’ah, nafkah iddah, dan madhiya.

Because of the legal constituance, the researcher do a research which focuses on the form of implementation of the article 6 subsection (b) and (c) Supreme Court Decree numb. 3 of 2017 toward the obligation of an ex-husband in fulfilling an ex-wife right and judicial remedies in fulfilling woman rights, whom have been divorced talaq. Besides, the researcher also analyses the theory of responsive and the applicable laws and regulations.

This research is empirical legal research or field research using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data sources in the form of interviews with judges at the Lamongan Religious Court. Then, the secondary data sources are from the documentation of books, journals, laws and decisions. While the collection technique, uses interviews and documentation. Moreover, the data analysis method used in this study is descriptive analysis.

The results of the study show that the implementation of Article 6 subsection (b) and (c) Supreme Court Decree numb. 3 of 2017 in religion court of Lamongan is held, but it is not successful enough. It is because the judges do not use ex officio rights purely. One form of implementation refers to Supreme Court Decree Numb.1 of 2017 concerning mediation. So, the judge needs to punish the husband because he obeys the contents of the agreement in the mediation room. Then the efforts made by the judge are (1) the judge will guide his ex-wife to claim her rights and tell her to file a reconciliation claim, (2) emphasize the ex-husband to pay his wife's rights before reading the divorce pledge, (3) guarantee execution if the ex-husband does not carry out his obligations or carries out the contents of the decision.