Peran ahli waris dalam wakaf: studi di Yayasan Islam al-Muhaimin Dau kota Malang

INDONESIA:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan kejelasan mengenai harta wakaf di Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tujuan penelitian ini adalah memahami peran ahli waris dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Islam Al-Muhaimin Landungsari Kota Malang dan mendeskripsikan proses ahli waris menjadi nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin.

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dari informan untuk mempermudah dan data sekunder berupa dokumen.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan ahli waris menjadi nadzhir di Yayasan Islam Al-Muhaimin dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang terjadi, dimulai dari permasalahan meninggalnya pewakif yang mendadak, dan inisiatif dari ahli waris. Akhirnya, kesepakatan ahli waris adalah mewakafkan bangunan dan sebidang tanah tersebut kepada umat, akan tetapi tetap dikelola dengan ahli waris sendiri. Tujuannya adalah meneruskan amal jariyah yang telah di berikan oleh pewaris agar selalu teringat. Selain itu, supaya ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh pewaris bisa diamalkan dan dikembangkan. Peran ahli waris sebagai nadzhir dan pengelola terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa Nadzir dalam konteks ini yaitu ahli waris adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzhir Di Yayasan Islam Al-Muhaimin melakukan antara lain: pengadministrasian harta benda wakaf, pengelolan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Kantor Urusan Agama.

ENGLISH:

Law No. 41 of 2004 concerning this Waqf has provided clarity regarding waqf assets in Indonesia. In Article 1 of the Waqf Law, it is determined that waqf is a legal act of wakif to separate and or surrender a portion of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and / or general welfare according to sharia. inheritance in the management of waqf at the Al-Muhaimin Landungsari Islamic Foundation in Malang City and describes the process of heirs becoming nadzhir at the Al-Muhaimin Islamic Foundation.

This type of research is empirical, using a qualitative approach that aims to obtain descriptive data. The data used are primary data in the form of interviews from informants to facilitate the analysis of research results, then secondary in the form of documents.

This study concludes that the reason for the heirs to become nadzhir at the Al-Muhaimin Islamic Foundation is motivated by several problems that occur, starting from the problems of the sudden death of the beneficiary, and the initiative of the heirs. Finally the agreement of the heirs to endow the building and the plot of land to the ummah, but still managed by the heirs themselves, the aim is to continue the charity that has been given by the heir to always remember. other than that so the sciences that have been given by the testator can be practiced and developed. The role of heirs as nadzhir and managers is in law number 41 of 2004 article 1 paragraph (4) on endowments explaining that Nadzir in this context is an heir who is a party who receives wakaf property from wakif to be managed and developed in accordance with its designation. Nadzhir at the Al-Muhaimin Islamic Foundation, among others: administering waqf property, managing and developing waqf property in accordance with its purpose, function and designation, supervising and protecting the waqf property, and reporting on the implementation of duties to the Office of Religious Affairs.