The concept of adequate sustenance for the people with sosial welfare problems (PMKS): study at Sukoharjo urban Village Klojen Sub-District Malang City

ENGLISH:

Every person has the right to choose a partner and carry out a marriage. The consequence of binding men and women in legal ties is the emergence of rights and obligations between each other, one of which is the obligation to provide a sustenance. The obligation to provide a sustenance sometimes can be carried out by some people but it can also be an obstacle for those who have limited financial needs for instance the spouse with social welfare problems (PMKS). A lasting marriage with low economic conditions becomes interesting to study about how PMKS attempts to provide for family sustenance and how the concept of adequacy in the view of PMKS.

This thesis uses a type of empirical research or field research. This study also uses a case study approach that focuses on a particular case to be observed and analyzed appropriately. The subject of this research was People with Social Welfare Problems (PMKS) in the Sukoharjo Urban Village, Klojen Sub-District, Malang City. Sources of the data are primary source that were taken from interviews with five informants and data from documentations. While secondary sources were taken from the Marriage Act, the munakahat books, and other supporting books.

The results of the study indicate that the efforts of People with Social Welfare Problems (PMKS) in fulfilling family sustenance are by working according to their respective abilities. Very few amounts of income is managed and intended for primary needs only, that is to afford daily food. While for clothing, residence, and conjugal sustenance, each PMKS has different ways to fulfilling it. The PMKS interpret adequacy is not feeling shortcome for anything. In low economic conditions, the majority of them are always grateful, so that they can feel enough even though they live in conditions of shortage.

INDONESIA:

Setiap insan memiliki hak untuk memilih pasangan dan melaksanakan perkawinan. Konsekuensi dari diikatnya laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah adalah lahirnya hak dan kewajiban antara satu sama lain, salah satunya adalah kewajiban memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah tersebut ada kalanya dapat dilaksanakan oleh sebagian orang namun dapat pula menjadi hambatan bagi orang yang memiliki keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan finansial seperti contohnya pasangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang. Perkawinan yang langgeng dengan kondisi ekonomi yang minin menjadi hal yang menarik untuk diteliti tentang bagaimana upaya PMKS dalam mencukupi nafkah keluarga dan bagaimana konsep kecukupan dalam perspektif PMKS.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus yang terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara tepat. Subjek dalam penelitian ini adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di daerah Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber primer yang diambil dari interview dengan 5 informan dan dokumentasi. Sedangkan sumber sekunder diambil dari Undang-Undang Perkawinan, kitab-kitab munakahat, dan buku pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi nafkah keluarga adalah dengan cara bekerja menurut kemampuan masing-masing. Pendapatan yang sangat minim dikelola dan diperuntukkan kebutuhan primer saja, yakni makanan sehari-hari. Sedangkan pakaian, tempat tinggal, dan nafkah batin, PMKS memiliki cara yang berbeda-beda dalam upaya mencukupinya. Para PMKS mengartikan kecukupan adalah tidak merasa kurang atas apapun. Dalam kondisi ekonomi yang minim, mayoritas dari mereka selalu bersyukur sehingga rasa cukup dapat mereka rasakan walaupun hidup dalam kondisi kekurangan.