Pandangan hakim terhadap penetapan perkara ahli waris mafqûd kurang dari lima tahun: studi di Pengadilan Agama kota Kediri

INDONESIA:

Penetapan ahli waris mafqûd merupakan upaya untuk memperolah penetapan pengadilan terhadap hilangnya seseorang secara pasti dan berkekuatan hukum tetap, yang diajukan ke Pengadilan dalam waktu kurang dari lima tahun masa tunggu mafqûd.

Terdapat dua rumusan masalah, pertama yaitu alasan hakim mengabulkan permohonan, bertujuan untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim. Kedua yaitu dasar hukum dalam menetapkan permohonan, bertujuan untuk mengetahui dasar hukum putusan, baik berupa dasar hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Terdapat data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada hakim dan dilengkapi data skunder yang bersumber dari buku dan berkas resmi Pengadilan.

Hasil penelitian ini, pertama, tolok ukur penetapan mafqûd adalah terlaksananya pemanggilan yang resmi dan patut, urgensi penetapan ini untuk kepentingan administrasi, kedua, pertimbangan hukum yang tertulis yaitu Pasal 171 KHI, Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 54 dan pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989, pasal 390 HIR dan Pasal 471 KUHPerdata. Pertimbangan hukum yang tidak tertulis dalam putusan yaitu belum ada undang-undang khusus terkait mafqûd, ketentuan fikih dan KUHPerdata sudah tidak efisien, putusan pengadilan adalah salah satu cara untuk menghentikan kerusakan akibat menunggu mafqûd terlalu lama, kondisi tersebut mewajibkan hakim melakukan penemuan hukum.

ENGLISH:

The determination of the heir mafqûd is an attempt to obtain a court ruling on the loss of a person with certainty and permanent legal force, which is submitted to the Court in less than five years the waiting period for mafqûd.

There are two formulations of the problem, first, namely the reason the judge grants the request, aims to find out the reason for the judge's consideration. Second, namely the legal basis in determining the application, aims to know the legal basis of the decision, both in the form of a written and unwritten legal basis.

This research is a type of empirical research with a sociological juridical approach. There is primary data obtained through interviews with judges and equipped with secondary data sourced from the books and official files of the Court.

The results of this study, first, the barometer of determining the mafqûd is the implementation of official and proper summons, the urgency of this determination for administrative purposes, second, written legal considerations, there are is Section 171 KHI, Section 49 of Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts, Section 54 and Section 89 of Law Number 7 Year 1989, Section 390 HIR and 471 KUHPerdata. Legal considerations that are not written in the verdict are that there are no specific laws related to mafqûd, fikih and KUHPerdata provisions are inefficient, court decisions are one way to stop the damage caused by waiting for the mafqûd too long, this condition requires judges to make legal discoveries.