Peran organisasi perca Indonesia dalam melakukan advokasi permasalahan keluarga perkawinan campuran: studi di kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur

INDONESIA:

Berkembangnya era digital menyebabkan individu dalam suatu negara dengan mudah berinteraksi dengan individu di negara lain, dalam prakteknya di Indonesia perkawinan tidak hanya dilakukan oleh sesama Warga Negara Indonesia saja, akan tetapi perkawinan juga dilakukan dengan Warga Negara Asing. Bukan hal baru lagi karena sudah diatur didalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Akan tetapi Pasal tersebut tidak mengatur secara rinci, hal ini menyebabkan hak-hak keluarga perkawinan campuran menjadi terabaikan. Atas dasar tersebut, hal ini memicu 96 orang pelaku kawin campur membentuk sebuah kelompok perkawinan campuran yang sering melakukan diskusi kecil membahas mengenai permasalahan keluarga yang dihadapi akibat menikah dengan warga negara asing, mengenai betapa sulitnya memperoleh hak seputar pernikahan karena pernikahan mereka tunduk pada dua hukum yang berbeda, yakni hukum Indonesia dengan hukum asing. Hingga akhirnya kegiatan mereka semakin berkembang dan menjadi organisasi resmi yang berbadan hukum di Kemenkumham, serta menjadi organisasi yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional keluarga perkawinan campuran bernama Organisasi Perca Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana peran Organisasi Perca dalam melakukan advokasi permasalahan keluarga perkawinan campuran? Dan problem apa saja yang terjadi pada keluarga perkawinan campuran? Penelitian ini termasuk penelitian empiris, yakni peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode observasi semi partisipasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian dari Organisasi Perca Indonesia kemudian dianalisis menggunakan kata-kata.

Peran Organisasi Perca dalam melakukan advokasi permasalahan keluarga perkawinan campuran tertuang dalam 3 pilar yakni advokasi, sosialisasi dan konsultasi. Kemudian problematika yang terjadi dan diadvokasi oleh Perca adalah masalah seputar perjanjian kawin (yang mengatur harta bersama dari pernikahan beda warga negara), permasalahan waris dan wasiat dari pasangan luar negeri, izin tinggal sementara dan izin tinggal tetap bagi pasangan WNI, dan masalah dwi-kewarganegaraan anak.

ENGLISH:

The development of the digital era causes individual in a country to easily interact with individual in other countries, in practice marriage in Indonesia it is not only carried out by fellow Indonesian citizens, but marriage is also carried out with foreign citizens. It is not new thing because it is regulated in Article 57 of Law Number 1 concerning Marriage. However, that Article does not regulate in detail, it can cause the family rights of mixed marriage to be ignoring. Base on that case,it triggered 96 people who did mixed marriage to form a mixed marriage group that often held small discussion about family problems which faced by marriage with foreigner, regarding how difficult to obtain rights around marriage because their marriage ware obeying of different two laws. namely Indonesian law with foreign law. Finally their activities developed and became a legal organization which incorporated in the Ministry of Law and Human Rights, it also became an organization which handled in struggling of the constitutional rights of mixed marriage family that named the Indonesian Perca Organization.

In this research, the author formulated a problem, namely: What is the role of the Perca Organization in advocating mixed marriage of family problems? And what problems do occur in mixed marital family? This research includes empirical research, where researcher executes directly to the research field to collect data and information. Data collected using primary data and secondary data using semi-participatory observation method, interview and documentation. This research is descriptive qualitative, which is one of the scientific methods as a descriptive analysis process that produces written or oral data from research subjects from Indonesian perca Organizations and then it analyzed using words.

The Role of Perca Organizations in advocating mixed marital of family problem is contained in 3 pillars namely advocation, socialization and consultation. Then the problems that occured and advocated by Perca were issues surrounding the marriage agreement (which regulates joint property from different citizens' marriage), the problems of waris and wasiat from foreign couple, temporary residence permit and permanent residence permit for Indonesian couple, and the problem of children dual-citizenship.