Thariq, Muhammad Aqwam (2019) Penerapan hak Ex Officio hakim terhadap pembebanan nafkah Iddah dan Mut’ah bagi suami dalam putusan cerai talak verstek perspektif maqashid syariah: studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
|
Text (Fulltext)
15210053.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview |
Abstract
INDONESIA:
Dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang banyak dalam petitum permohonan yang diajukan oleh suami hanya sebatas untuk memutuskan perkawinannya tanpa disertai kewajibannya berupa pemberian nafkah terhadap istri. Hak ex officio adalah hak hakim karena jabatannya untuk memutus perkara lebih dari yang dituntut, sekalipun para pihak tidak menuntutnya, hal ini sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian.
Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam putusan cerai talak verstek? 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam putusan cerai talak verstek perspektif Maqashid Syariah?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.
Ada beberapa pertimbangan hakim pengadilan agama kabupaten malang dalam menerapkan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam putusan cerai talak verstek, diantaranya: 1) istri tergolong nusyuz atau tidak, 2) suami wajib memberikan iddah, 3) memberi mut'ah untuk memberikan rasa bahagia kepada istri, 4) lamanya masa perkawinan. Dari perspektif Maqashid Syariah dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat (jalbu manfa’atin) dan termasuk dalam tingkatan al-Dharuriyat, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs).
ENGLISH:
In filing a talak divorce application in Malang District Religious Court, many of the petitum applications submitted by the husband were only to end the marriage without the obligation to provide a living for his wife. Ex officio rights are the right of the judge because his position to decide cases is more than demanded, even though the parties do not sue him, this is an effort to provide a sense of justice and protection of wife's rights after divorce.
In this study, there are two formulations of the problem, namely: 1) How is the legal consideration of the Malang District Religious Court judges in applying judge's ex officio rights to the burden of iddah and mut'ah livelihood in the verdict of talak verstek divorce? 2) How is the legal consideration of Malang District Religious Court judges in applying judge's ex officio rights to the burden of iddah and mut'ah livelihood in the verdict of talak verstek divorce according to the perspective of Maqashid Syariah ? This study used a type of empirical legal research with a legislative and a conceptual approach. Data were obtained through interviews and documentation. While in processing data, some techniques used were consisted of editing, classification, analysis, and conclusions.
There are several considerations of Malang district religious court judges in applying judge’s ex officio rights to the burden of iddah and mut'ah living in the verdict of talak verstek divorce, including: 1) the wife is classified as nusyuz or not, 2) the husband is obliged to give iddah, 3) the husband provides mut'ah to give happiness to the wife, 4) the period of the marriage. From the perspective of Maqashid Syariah, it can be concluded that the burden of obligations for husbands to pay for iddah and mut'ah livelihood is appropriate for Sharia purpose that brings benefits (jalbu manfa’atin) and is included in the level of Al-Dharuriyat, more precisely on the aspect of protection against the soul (Hifdz An-Nafs).
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: | Herry, Musleh | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Keywords: | hak ex officio; cerai talak; verstek; maqashid syariah; ex officio rights; talak divorce; verstek; maqashid syariah | ||||||
Departement: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah | ||||||
Depositing User: | Heni Kurnia Ningsih | ||||||
Date Deposited: | 06 Apr 2020 14:17 | ||||||
Last Modified: | 06 Apr 2020 14:21 | ||||||
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14888 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |