Penerapan asas non diskriminasi dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum: analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg

INDONESIA:

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Plg adalah contoh putusan yang mendiskriminasi istri dengan menggeneralisir istri yang menggugat cerai sebagai istri yang nusyuz sehingga hak nafkah tidak berhak didapatkan. Harapan datang melalui putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg yang menerapkan prinsip non diskriminasi untuk melindungi hak istri. Oleh Karena itu, penulis mengangkat persoalan mengenai penerapan asas non diskriminasi dalam putusan PTA Palembang Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan tertulis (law in books). Sehingga bahan hukumnya bersumber pada data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dengan melakukan penelaahan terhadap suatu putusan dengan merujuk pada ratio decidendi dengan memperhatikan fakta materiil di dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bernomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg merupakan contoh riil penerapan asas non diskriminasi terhadap pasal 149 KHI dengan berpandangan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Dapat dipahami bahwa asas non diskriminasi merupakan salah satu usaha untuk menghapus diskriminasi tidak langsung di dalam sebuah produk hukum berikut usaha untuk melindungi hak asasi perempuan ketika berhadapan dengan hukum yang juga diperintahkan oleh Islam. Dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah menerapkan asas non diskriminasi dalam putusan bernomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi perempuan baik menurut hukum positif maupun Islam. Penulis memberikan saran agar Hakim seyogyanya berkomitmen untuk menerapkan asas non diskriminasi di dalam setiap putusan sehingga dapat terwujudnya putusan yang adil dan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan.

ENGLISH:

A Religion Court of verdict Number 1767/Pdt.G/2017/PA.Plg is an real example of a verdict that discriminated a wife by generalizing wife who sue for divorce as nusyuz wife so that the right to livelihood is not entitled to be obtained for her. The hope came through a verdict Number 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg that applied the principle of non discrimination to protect the right of wife. Therefore, the author took an issue regarding the application of the principle of non discrimination in the verdict of the PTA Palembang Number 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg.

This type of research is normative juridical research which views law as written legislation (law in books). So that the legal material comes from secondary data. The approach used is a case approach by conducting a review of a decision with reference to the ratio decidendi by considering the material facts in the verdict.

The results show that the verdict numbered 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg is a real example of the application of the principle of non discrimination towards article number 149 KHI with the view that both husband and wife have balanced rights and obligations. It can be understood that the principle of non-discrimination is one of the efforts to eliminate indirect discrimination in a legal product along with efforts to protect the human rights of women when dealing the law that also ordered by Islam. It can be concluded that the Panel of Judges of the Palembang High Religion Court has applied the principle of non-discrimination in the verdict numbered 0021/ Pdt.G/2018/ PTA.Plg by considering humanitarian values and human rights of women both according to positive law and Islam. The author recommends that the Judge should commit to applying the principle of non discrimination in every verdict so that a verdict that is fair and fulfills human values can be realized.