Implementasi kewajiban pembagian gaji akibat perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 perspektif Mashlalah Mursalah: Pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan

INDONESIA:

Hak- hak istri akibat perceraian telah diatur dalam undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun pada proses pelaksanaannya, terdapat suatu aturan yang berbeda mengenai jumlah dan masa berakhirnya kewajiban mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya jika suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yang menjelaskan bahwa batasan jumlah pemberian nafkah adalah 1/2 dari gaji suami apabila keduanya tidak memiliki anak dan sejumlah 1/3 apabila keduanya memiliki anak. Selain itu batasan waktu kewajiban tersebut adalah sampai mantan istri menikah dengan orang lain.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ditentukan oleh penulis adalah:1) bagaimana implementasi pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan. 2) bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan pasal tersebut tentang kewajiban pemberian gaji PNS untuk mantan istri ditinjau dari mashlahah mursalah?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau yang dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan 2 metode yaitu: metode wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan subjek penelitian para hakim di Pengadilan Agama Lamongan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) implementasi pasal tersebut tetaplah berjalan namun pelaksanaannya di instansi terkait yakni tempat dimana bekerjanya PNS tersebut. Keputusan pembebanan pembagian gaji terhadap mantan suami yang berstatus PNS ini tidak terikat dengan putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan. hal ini disebabkan karena peraturan pemerintah tersebut berlawanan dengan hukum Islam. 2) adapun pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan pasal 8 pp No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 perspektif mashlalah mursalah, mayoritas tidak menyetujui dan mengemukakan bahwa pasal tersebut tidak berdasarkan kepada mashlahah mursalah dengan alasan mantan suami PNS tidak berkewajiban untuk menafkahinya baik lahir maupun bathin, dan diserahkan pada instansi terkait.

ENGLISH:

The wives’ rights due to divorce have been regulated on the law as mentioned on the fikih books and the Islamic Law Compilation (ILC) However, on the implementation process, there is a different regulation regarding the amount and due date of the ex husband’s obligation in fulfilling the iddah needs to his ex wife when the husband is a Government Employees (GE). This different regulation written on the Government Regulations Number 10 of 1983 on jo of The Government Regulations Number 45 of 1990 explains that the amount limitation of fulfilling the needs is 1/2 from the husband’s salary when they do not have children and 1/3 as the vice versa. Besides, the due date of this obligation is until the ex wife gets married with another man.

In this study, the research questions decided by the researcher are as the followings: 1) how does the implementation of Article 8 of The Government Regulations Number 10 of 1983 on jo of The Government Regulations Number 45 of 1990 with regard to the salary dividing obligation of GE for the ex wives in Lamongan Religious Court? 2) how are the judges’ perspectives in Lamongan Religious Court about it for the ex wives viewed from mashlahah mursalah(the principles of goodness)?. This study is an empirical juridical study or mostly known as a field study. In terms of the approach, this study employs descriptive qualitative approach. Meanwhile, the data were collected through two methods: interview and documentation, whereas the subjects of this study are the judges in Lamongan Religious Court.

The followings are the results of the study: 1) the Article implementation is still implemented in the particular institution. In this context, the particular institution refers to the working place of GE. The loading decision of the ex husband’s salary division is not restricted with the judges’ decisions in Lamongan Religious Court due to the contrast principle between the Government Regulation and Islamic law. 2) in terms of the judges’ perspectives in Lamongan Religious Court about the Article implementation viewed from mashlahah mursalah (the principles of goodness), most of them do not agree and they assert that the Article is not based on mashlahah mursalah (the principles of goodness) because the ex husband as a GE is not required to fulfill both material and physical needs of the ex wife. In addition, the decision is decided by the related institution.