Pelaksanaan pembayaran nafkah Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak perspektif Sadd al-Dzarī’ah: Studi di Pengadilan Agama Samarinda

INDONESIA:

Suami istri yang telah melakukan perceraian mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain. Adapun kewajiban suami yang telah melakukan perceraian adalah membayar nafkah iddah dan mut’ah, untuk melindungi hak istri mengenai nafkah dan mut’ah maka terjadilah pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Samarinda.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda? 2.) Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak dalam Perspektif Sadd Al- Dzari’ah?.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris dan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian cara memperoleh data dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Adapun Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda, dapat dikatakan hampir secara keseluruhan terlaksana, hanya beberapa kasus saja tidak melaksanakan perihal tersebut. Kasus yang tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak dengan alasan seorang istri rela atau sepakat nafkah iddah dan mut’ahnya dibayarkan setelah ikrar talak. Adapun menjadi dasar pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

ENGLISH:

A couple that has been divorced has rights and obligations to each other. As for husband's obligation that has been divorced is paying nafkah iddah and mut'ah. To protect the wife's rights about nafkah iddah and mut'ah, so the implementation of nafkah indah and mut'ah payment happened before the divorce pledge has been held in Samarinda Religious Court.

In this study, there are two problems: 1) How is the implementation of nafkah iddah and mut'ah payment before the divorce pledge in Samarinda Religious Court? 2) How is the implementation of nafkah iddah and mut'ah payment before the divorce pledge in Sadd Al-Dzari'ah perspective?

This study used empirical research method and qualitative approach. Then the way to get the data was by using edit, classification, analysis, and conclusion method.

As for the implementation of nafkah iddah and mut'ah payment before the divorce pledge in Samarinda Religious Court can be said almost carried out, only few cases that didn't do it. The case that didn't do the implementation of nafkah iddah and mut'ah payment before the divorce pledge with excuse that wife willing or agreed to be paid after the divorce pledge. As for the basic of nafkah iddah and mut'ah payment implementation before the divorce pledge in Samarinda Religious Court is the Supreme-Court regulation number 3, 2017.