Addendum akad murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Malang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

INDONESIA:

Kegiatan bisnis semakin berkembang pesat, pelaku bisnis semakin bertambah dan kegiatan jual beli semakin beragam. Modal merupakan kebutuhan dari jual beli, bank sebagai penyedia dana menjadi tempat yang tepat bagi pebisnis untuk mencari dana, dan bank syariah akan menyalurkan dana untuk bisnis yang halal dengan menggunakan produk akad murabahah. Bisinis identik dengan kontrak, resiko pembuatan kontrak selalu ada dan oleh karena itu dibentuklah addendum. Addendum layak dikaji dengan tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI, karena dalam hukum Islam kegaitan jual-beli tidak hanya mendatangkan keuntungan semata, namun harus berdasarka syariat dan untuk menghindari resiko.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Mengapa BRI Syariah Kantor Cabang Malang mengeluarkan addendum? 2) Bagaimanakah tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap addendum di BRI Syariah Kantor Cabang Malang?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan (field research) atau disebut sebagai penelitian empiris, penelitian ini termasuk penelitian empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah wawancara langsung, kepustakaan, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif. Metode pengolahan data dengan melakukan upaya sebagai berikut; editing, clasifiying (pengelompokan), verifiying (pemeriksaan data),analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) karena nasabah melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kontrak (pembelian barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan) dan addendum dilakukan sebagai upaya bank untuk menghindari resiko keuangan, dan menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. 2) Addendum di BRI Syariah Kantor Cabang Malang diperbolehkan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk menghindari kerugian, dan pengeluaran addendum telah sesuai dengan KHES serta Fatwa DSN-MUI.

ENGLISH:

Nowadays, business activity grows rapidly, businessmen keep increasing along with sale and purchase activity that become more various. Financial capital is a necessity in sale and purchase progress, bank as the provider of funds becomes the right place for businessmen in gaining funds, and sharia bank will distribute the fund for kosher business by using the product of islamic financing contract. Business identicals with contract, the risk of contract making is always exist, therefore, addendum is created. Addendum is worth investigating with KHES and DSN-MUI Fatwa review. It is because in islamic law, sale and purchase activity is not only bring in profit, but also it should be based on the sharia to avoid the risk.

In this research, two research questions are used. 1) Why does branch office of BRI sharia Malang release addendum? 2) How does KHES and DSN-MUI Fatwa review through the addendum in the branch office of BRI sharia Malang?. This research uses field research or it commonly known as empirical research. This research is including into empirical research that investigates law phenomena. The approach used in this research is juridical sociology. The method used to collect the primary and secondary data are live interview, literary, and documentation. The method in analysing the data is qualitative research method. The data processing method done by doing editing, classifying, verifying, data analysing and making conclusion.

The result of this research shows that: 1) The customers do something which is not accordance with the contract (doing purchase that is not appropriate with the agreemnet) and addendum is done as the bank’s effort to to avoid financial risk, and keep the business continuity of the customer’s financing. 2) addendum in the branch office of BRI sharia Malang is allowed due to the agreement between both parties to avoid loss, and the addendum release is accordant with KHES and DSN-MUI Fatwa.