Studi atas hadis "la nikaha illa biwaliyyin": Analisis ilmu hadis

INDONESIA:

Wali sebagai unsur pokok yang harus ada dalam pernikahan menurut jumhur ulama menempati posisi rukun sehingga ketiadaan wali menyebabkan batalnya pernikahan secara hukum. Berbeda dengan pandangan imam Hanafi dan ulama-ulama yang berafiliasi kepada madzhab Hanafi yang hanya memposisikan wali sebagai syarat dalam pernikahan, itupun dalam pandangannya, hanya terbatas pada perempuan yang masih belum dewasa.

Mengingat kedua pendapat di atas sama-sama berangkat dari interpretasi yang berbeda terhadap hadis nabi yang salah satunya adalah hadis yang berbunyi ّ"la nikaha illa biwaliyyin" maka penelitian ini diarahkan pada tiga kajian pokok yaitu menyangkut validitas kesahihan hadis"la nikaha illa biwaliyyin" dalam tinjauan ilmu hadis, begitu juga mengenai kandungan dan implikasi hukum yang dapat ditimbulkan dari pemahaman terhadap hadis tersebut, Dengan demikian, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian perpustakaan (library research), tentu saja data-data yang dibutuhkan berupa literatur yang mempunyai relevansi terhadap tema kajian dengan menggunakan metode dokumentasi, yakni metode pengumpulan data melalui penelusuran terhadap data-data kepustakaan, baik yang berupa sumber data primer, sekunder atau bahkan data-data yang bersifat tersier. Kemudian data tersebut dipahami dengan menggunakan pendekatan historis, tekstual dan kontekstual. Pendekatan historis digunakan untuk melihat sisi validitas hadis "la nikaha illa biwaliyyin" dari sisi sanad maupun matannya. Sementara analisis tekstual digunakan untuk memberikan pemaknaan terhadap hadis yang dimaksudkan dari sisi redaksi dan gramatikanya, sedangkan analisis kontekstual dimaksudkan sebagai pisau analisis untuk menelaah setting historis pada saat hadis ّ"la nikaha illa biwaliyyin" disabdakan oleh nabi Muhammad Saw.

Melalui tiga pendekatan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa hadis tentang perwalian yang dalam hal ini adalah hadis yang berbunyi "la nikaha illa biwaliyyin" baik dari sisi sanad ataupun matannya merupakan hadis yang bernilai shahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun betapapun, selain pertimbangan mengenai aspek kesahihannya, pertimbangan lain seperti halnya aspek historisitas dalam memahami teks-teks keagamaan termasuk di dalamnya adalah hadis nabi, tidak dapat diabaikan begitu saja. Sehingga dalam penelitian ini, kaitannya dengan eksistensi wali dalam pernikahan, diperoleh satu kesimpulan bahwa kesahihan hadis di atas tidak menyebabkan seorang wali dapat bertindak sewenang-wenang melainkan hanya ditempatkan sebagai pemberi pertimbangan dan bukan untuk memveto –ijbar– keinginan orang yang berada di bawah perwaliannya.