Pertimbangan majelis hakim menolak permohonan iwadl perkara khulu’ di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi kasus no.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg)

INDONESIA:

Kasus perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Angka kasus perceraian justru kian meningkat dari inisiatif pihak istri alias cerai gugat . Fenomena cerai gugat ini sebagian besar dipicu oleh benturan ekonomi dan juga hadirnya pihak ketiga yang dilakukan oleh suami. Namun ada juga perkara cerai gugat yang diajukan istri kepada suami tetapi dalam kasus tersebut seorang suami tidak merasa melakukan kesalahan kepada istri karena telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga sehingga suami tidak rela memutuskan ikatan pernikahannya. Istri masih bersikeras ingin bercerai yang akhirnya berujung kepada permohonan iwadl’ suami dengan menerima tebusan dari istri, inilah yang dimaksud dengan perkara khulu. Berdasarkan kasus tersebut, skripsi ini meneliti tentang prosedur pembuktian khulu’ dalam perkara cerai gugat dan menggali dasar pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut untuk mengetahui prosedur serta dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim sehingga permohonan Iwadl perkara khulu’ dalam cerai gugat ini ditolak.

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian empiris berupa penelitian kasus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan, yaitu Hakim Pengadilan Agama Malang yang berperan dalam memutuskan perkara permohonan iwadl perkara khulu’ dalam cerai gugat. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Data-data itu kemudian diolah melalui tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan konklusi sehingga menjadi sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur khulu’ yang diberlakukan di Pengadilan Agama sama dengan prosedur cerai gugat biasa. Kemudian dasar pertimbangan hakim menolak permohonan Iwadl perkara khulu’ ini adalah Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, Hadits riwayat Bukhari, dan Nasai dari Ibnu Abbas tentang khulu’. Dalam kasus ini tidak ada kerelaan dari istri untuk membayar iwadl/ tebusan kepada suami dan pemicu dari ketidakharmonisan rumah tangga bukan semata-mata karena kesalahan istri, namun juga karena kesalahan dari suami. Sehingga tuntutan iwadl dianggap tidak beralasan. Hakim memperhatikan nilai kepatutan dan kemampuan istri untuk membayar iwadl.

ENGLISH:

Divorce cases showed a significant increase. The number of divorce cases actually is increasing from the wife’s initiative or contested divorce. This phenomenon of contested divorce is largely caused by the economic impact and also the presence of third side made by the husband. But there are also contested divorce cases accused by wife to the husband who does not think to do something like what the wife accused to the curt but he thinks that he has done his responsibility as leader of family. So the husband is not willing to decide his marriage bond. Wife still insists to divorce that eventually led to iwadl ' petition of husband by accepting fee from his wife, this is named the khulu case. Based on the case, this thesis examines on the verification procedure khulu’ in contested divorce cases and explores the basic consideration of the judge against the decision to know the procedures and rationale used by the judge so the iwadl ' petition of khulu’ case in contested divorce was rejected.

In the process of this study, researchers used a design of descriptive research with using a type of empirical research in the form of case studies. The approach used in this study is a qualitative approach that focuses on results of collecting data from informants who are determined, that is the Judge of Religious Court of Malang that has role in deciding the case of petition iwadl of khulu’ case in contested divorce. Then the data source obtained from primary data and secondary data collected by using interviews and documentation. These data were processed through the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusions so that it becomes a research result that can be accounted for.

The results of this study indicate that the khulu’ procedure implemented on the Religious Court is like as procedure of usual divorce. Then, the basis considerations of the judge rejected iwadl of khulu’ case is Article 1 UU No. 1 of
1974 jo, Article 3 Compilation of Islamic Law, Article 19, point (f) PP. 9 of 1975 jo. Article 116 point (f) KHI, Article 1 point (i) Compilation of Islamic Law, Hadith of Bukhari history, and Nasai is from Ibn Abbas that is about khulu’. In this case there is no wife’s willingness to pay iwadl / ransom to the husband and the causes of family disharmony is not the wife’s fault only, but also because of the husband's fault. So iwadl ' petition is took unreasonable. Judge considers the wife’s appropriateness and ability to pay iwadl.